Battle of Speech

Peran Ketertiban Umum dalam Putusan Arbitrase Luar Negri

2011-01-07T19:59:00.004+07:00

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti orde public (prancis), public policy (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinnya tidak sama diberbagi negara[1].

Ketertiban umum adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synonym dari istilah “keadilan”. Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu.

Persoalan ketertiban umum merupakan persoalan dalam bidang HPI (Hukum Perdata Internasional) yang cukup krusial, oleh karena lembaga ketertiban umum ini mempunyai sangkut paut yang erat dengan paham-paham azasi dan dasar-dasar HPI.

Dalam HPI diperkenalkan sebagai hukum yang memperlakukan unsur-unsur asing, hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal dipergunakan hukum asing ini. Apabila hukum asing yang hendak diberlakukan terlalu menusuk sendi-sendi azasi hukum nasional sang hakim maka diberlakukanlah lembaga ketertiban umum ini yaitu hukum nasional sang hakimlah yang akan diberlakukan. Dengan catatan apabila hendak selalu memakai lembaga ketertiban umum, hasilnya adalah bahwa hukum nasional kitalah yang selalu akan dipergunakan. Dalam hal ini maka sama sekali tidak ada kemungkinan untuk perkembangan daripada HPI[2].

Dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” Prof.Dr S.Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita ketemukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta HPI” tidak dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut S.Gautama mengatakan bahwa lembaga ketertiban umum ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini[3].

Setiap negara di dunia memiliki ketertiban umumnya sendiri-sendiri, oleh karena itu tidak jarang ditemukan bahwa lembaga ketertiban umum disuatu negara lazim terbentuk karena unsur-unsur politis negara tersebut, contoh mengenai larangan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah Nazi Jerman. Seperti yang diketahui pada waktu Nazi Jerman sebelum perang telah diadakan Undang-Undang tahun 1931 yang melarang perkawinan antara bangsa aria dengan orang-orang bukan aria. Adanya larangan menikah berdasarkan ras dianggap oleh banyak negara tidak dapat diperlakukan Karena melanggar ketertiban umum.

Dengan demikian ketertiban umum terbentuk berdasakan waktu dan tempat yang tejadi pada saat itu, permasalahan ketertiban umum merupakan suatu topik yang menarik unutuk dikaji, oleh karna itu penulis berkeinginan unutuk mengetahui seluk-beluk dari ketertiban umum tersebut, dan Dalam penulisan makalah ini penulis mencoba mengakaji ketertiban umum di Indonesia, dan mengapa lembaga ketertiban ini dapat digunakan sebagai alat untuk menolak eksekusi putusan arbitrase.

I.2 Tujuan Penulisan

Dalam kesempatan penulisan ini akan dibahas mengenai ketertiban umum di Indonesia dan seluk-beluknya.

I.3 Metode Penulisan

Khusus dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode ekploratif, yaitu penulis akan mengkaji secara ringkas, luas, dan mendalam mengenai topik permasalahan, dan menggunakan metode Normatif, adalah pengumpulan bahan untuk penulisan di peroleh dari refrensi-refrensi buku hukum, dan diktat yang diberkan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. Serta menggunakan kecanggihan ilmu tekhnologi yang berupa surving internet.

I.4 Pembatasan Masalah

Kajian dalam penulisan makalah ini akan dibatasi guna agar penulisan tidak bertumapang tindih dan menghindari kekacauan dalam penulisan oleh karna itu hannya dibahas mengenai kasus sengketa antara Yani Haryanto (Indonesia) vs E.D & F.Man (Inggris), dan kasus Karaha Bodas.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kasus antara Yani Haryanto (Indonesia) vs E.D & F.Man (Inggris)

Ilustrasi Kasus:

Kasus berikut ini cukup heboh dan terkenal disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan eksekutur terhadap putusan arbitrase asing sejak MA mengeluarkan PERMA 1/1990. Kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama penetapan MA tentang pemberian eksekuatur itu kemudian dibatalkan sendiri melalui putusan kasasi. Kasus ini dikenal dengan sebutan “Kasus Gula” karena objek sengketa tersebut memang mengenai jual beli gula.

Selengkapnya rangkaian perjalanan permohonan eksekusi putusan arbitrase London dalam perkara antara E.D. & F.MAN (SUGAR) Ltd., melawan Yani Haryanto, dapat disimak berikut ini.

Pada tahun 1982 pengusaha Indonesia Yani Haryanto bertindak sebagai pembeli mengadakan perjanjian jual beli gula dengan eksportir Inggris E.D. & F, Man Sugar Ltd. Sugar quay London, sebagai penjual. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dua bentuk kontrak dagang, yaitu:

1) Contract for White Sugar No. 7458, tanggal 12 Februari 1982.

untuk jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton;

2) Contract for White Sugar No. 7527, tanggal 23 Maret 1982

untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton.

Kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Februari dan Maret 1982. Dalam kedua kontrak di atas para pihak bersepakat bahwa segala sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula ini, kedua belah pihak sepakat diselesaikan oleh suatu “Dewan Arbitrase Gula” atau yang disebut “The Council of the Refened Sugar Association” yang berkedudukan di London berdasarkan ketentuan dalam The Rules of the Refened – Sugar Association Relating to Arbitration.

Pelaksanaan kontrak ternyata mengalami kegagalan karena Yani Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dengan alasan bahwa import gula itu merupakan kewenangan BULOG (Badan Urusan Logistik). Sedangkan perorangan tidak dibenarkan melakukan import gula. Larangan itu tertuang di dalam (i) Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1971, tanggal 14 Juli 1971 tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengadaan beras, gula, dan lain-lain oleh BULOG;

(ii) Keppres No. 39 Tahun 1978.

Ketika perjanjian disepakati kedua belah pihak tidak mengetahui kedua Keppres tersebut dan baru diketahui setelah perjanjian hendak dilaksanakan. Atas dasar hal itu maka Yani Haryanto membatalkan kedua perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya.

Akibat tindakan Yani Haryanto membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka E.D. & F. Man Sugar Ltd. sebagai pihak eksportir gula di London menuntut ganti kerugian. Sengketa ini di Inggris ditangani oleh The English High Court London. Kemudian The English Court of Appeal London yang memberi putusan bahwa sesuai dengan kontrak yang disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Dewan Arbitrase Gula yang disebut The Council of the Refened.Sugar Association di London.

Walaupun penyelesaian sengketa itu diperintahkan untuk diajukan kepada Dewan Arbitrase Gula tersebut tetapi tidak sempat diajukan. Para pihak lain Yani Haryanto (sebagai Penggugat) mengajukan gugatan perdata kepada E.D. & F. Man Sugar Ltd., London (sebagai Tergugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian jual beli gula dimaksud.

Dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan antara lain: “Karena ada larangan dari pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, artinya perjanjian jual beli gula tersebut mengandung causa/sebab yang dilarang oleh peraturan, sehingga menjadi batal demi hukum. ”Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, akhirnya PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST. Memutuskan memenangkan Yani Haryanto selaku Penggugat dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya Contract for White Sugar No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 dan Contract for White Sugar No. 7527, tanggal 23 Maret 1982.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara E.D. & F. Man Sugar Ltd., London. (Pembanding semula Tergugat) melawan Yani Haryanto (Terbanding semula Penggugat). Melalui putusan No. 486/Pdt/1989/PT.DKI, tanggal 14 Oktober 1989 Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut.

Tidak puas terhadap kedua putusan pengadilan rendahan sebelumnya, E.D. & F. Man Sugar Ltd., London (Pembanding semula Tergugat) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada dasarnya Mahkamah Agung memberikan putusan No. 1205 K/Pdt/1990, tanggal 4 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh E.D. & F. Man Sugar Ltd., London. Penolakan MA terhadap kasasi di atas barangkali tidak terlalu istimewa. Yang menarik untuk dicermati adalah lima pertimbangan putusan tersebut yang diakui sendiri oleh MA “pertimbangan dalam perkara ini walaupun berlebihan,” antara lain sebagai berikut:

Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991, yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara tersebut;

Bahwa Penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan permohonan exequatur terhadap putusan The Queen’s Council of the English Bar di London, 17 November 1989;

Bahwa suatu Penetapan exequatur hanya bersifat prima facie, jadi penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian yang dibuat;

Bahwa suatu Penetapan exequatur ini hanya memberikan title eksekutorial bagi Putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk kepada Hukum Acara di Indonesia;

Bahwa karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991, menjadi irrelevant untuk dilaksanakan.

Lima pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah menimbulkan berbagai komentar yang kontroversial pada berbagai kalangan di masyarakat. Kontroversi terjadi terutama disebabkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991, yang mengabulkan permohonan exequatur terhadap putusan The Queen’s Council of the English Bar di London, 17 November 1989. Pada awalnya penetapan itu disambut gembira oleh sejumlah kalangan sebagai “sebuah keputusan berani di bidang hukum perdata yang telah diambil oleh Mahkamah Agung.”534 Komentar yang bernada optimis berdatangan ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA).

Oleh karena dalam catatan sejarah hukum perdata Indonesia, penetapan exequatur dari MA untuk putusan arbitrase asing terhitung yang pertama kalinya. Setidaknya sejak MA membuat peraturan tata-cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, PERMA 1/1990, tanggal 1 Maret 1990. Menyusul Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991 yang mengabulkan permohonan exequatur, Wakil Ketua MA Purwoto S. Gandasubrata535 mengemukakan pendapat bahwa, “Pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini tata hukum dan kepentingan nasional Indonesia.” Bagaimana pun hasilnya nanti, putusan tersebut setidaknya menaikkan citra peradilan Indonesia di mata internasional. Penetapan itu juga sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958. Akan tetapi ternyata tonggak baru MA sekaligus gengsi baru pengadilan Indonesia itu tidak berumur lama. Putusan kasasi dalam kasus E.D. & F. Man Sugar Ltd., London melawan Yani Haryanto di atas telah memupuskan harapan pihak asing untuk dapat memperoleh hak-hak yang telah diperjuangkan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Oleh sebab itu tak pelak lagi putusan di atas mengundang komentar beragam dan umumnya bernada mengkritik. Seperti yang diutarakan Wakil Ketua BANI, HJR Abubakar juga mengaku tidak habis pikir atas putusan kasasi itu. Beliau mengatakan, “kalau sudah dikeluarkan penetapan, berarti MA sudah menilai keputusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan karena tak bertentangan dengan tata hukum Indonesia.” Berbeda dengan komentar yang lain, Sudargo Gautama justru berpendapat sebaliknya. Menurut Gautama “keputusan itu sudah tepat, sebab kedua kontrak itu memang sudah dibatalkan oleh pengadilan di sini. Lagi pula proses persidangan arbitrase di London tidak memenuhi persyaratan Konvensi New York 1958. Pihak Haryanto tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi, memang tidak ada yang dapat dieksekusi.”

Sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Ali Said berpendapat bahwa “penetapan exequatur itu menurut kuasa hukum Man mestinya tak bisa dibanding apalagi kasasi – tidak berbeda dengan keputusan sela saja. Oleh karena itu, adanya keputusan kasasi dengan sendirinya penetapan exequatur sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. ”Kontroversi mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing itu bagaimana pun telah mencitrakan betapa pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum berpihak pada penegakan keadilan. Apabila demikian faktanya, benar apa yang dikatakan Rene David bahwa: It may happen hoewever that the loser does not accept the award which has been rendered. He may contest the validity of the award,... It is then necessary to go to a court; the losing party may go to court to have the award set aside or reformed.

Padahal bagi pihak-pihak yang bersengketa tidak terkecuali pihak asing, dapat dilaksanakannya putusan yang telah diperoleh, sama dengan memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak-hak yang dituntut. Ini merupakan masalah esensial, oleh karena bagi siapa pun, memakai metode penyelesaian sengketa apa pun, dan dimana pun sengketa itu diputus, tidak ada artinya sama sekali apabila tidak ada ada jaminan kepastian hukum untuk merealisasikan hak-hak yang diperoleh. Bukan kemenangan semu di atas kertas yang dicari pihak-pihak yang bersengketa, melainkan diperoleh kembali hak yang mereka perjuangkan.

2.2 Kasus antara Pertamina dan Karaha Bodas Company

Kerja sama pada abad mellenium ini sangat penting, dan telah menjadi kebutuhan setiap Negara jika Negara tersebut ingin maju, salah satunya Indonesia, jika Negara ingin menuju pada Negara yang maju maka Indonesia harus berani untuk melakukan kerjasama untuk Negara.

Pada tahun 1994, pertamina mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak investor lisrik swasta yaitu karaha bodas Co. LLC dibawah kontrak joint operation contrak (JOC) sedangkan PLN sebagai pembeli nantinya dibawah kontrak Energy sales contrak (ESC) dengan karaha bodas company.

Pertamina dan karaha bodas Co. LLC mengadakan pengembangan energy panasbumi di karaha bodas-garut dan telaga bodas-tasikmalaya, dimaksudkan nantinya dapat menghasilkan energy yang ramah lingkungan dan bersih.

2.2.1. Kesepakatan Kerjasama antara Pertamina dan Karaha Bodas Company

Pada saat ini, perusahaan swasta yang beroprasi di kebanyakan lapangan gheothermal dibawah kontrak operasi gabungan dengan pertamina yang mengalokasikan 4% dari pendapatan operasional bersih ke pertamina dan tambahan 34% dari pendapatan operasi Netto ke pemerintah. Berdasarkan keppres No 45 / 1991 menggariskan dua jalur alternative untuk pengembangan energy geothermal diindonesia.

Pertama pertamina atau kontraktor operasi gabungannya mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap saja, penjualan uap ke PLN atau ke phak lain untuk membangkitkan listrik

Kedua memungkinkan pertamina atau kontraktornya membangkitkan listrik sebagaimana mereka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap, listrik yang dihasilkan di jual ke PLN atau ke konsumen lain. Dari penetapan ini lahir dua perjanjian yaitu :

Kontrak operasi gabungan (JOC)

Suatu JOC adalah perjanjian legal antara kontraktor dan pertamina yang mewakili pemerintah. Pertamina bertanggung jawab untuk menajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab untuk peroduksi energy geothermal dari daerah kontrak, konvensi energy menjadi listrik atau mengirimkan geothermal atau listrik. JOC memungkinkan operasi untuk 42 tahun, termaksud peroduksi selama 30 tahun, kontrak kepemilikan-operasi selama 30 tahun. Dan listrik dijual pada tingkat kontrak penjualan energy, yang normalnya dengan denominal dalam dolar dan menjadi kewajiban PLN untuk membeli listrik pada dasar ambil atau bayar dalam jangka waktu 30 tahun

Kontrak penjualan energy (ESC)

Satu ESC atau bagian integral dari JOC, adalah perjanjian antara kontraktor dan supplier dari uap geothermal, pertamina sebagai penjual, dan PLN sebagai pembeli energy geothermal. Dibawah kesepakatan ini, preode produksi untuk mengirimkan energy geothermal dari masing-masing unit, jangka waktu ESC adalah 43 tahun.

2.2.2. Timbulnya kasus pertamina dan karaha bodas company

Kasus cukup menarik yang menyita perhatian masrakat internasional yaitu kasus antara Pertamina Vs KBC, yang mana secara dasarnya gesekan kepentingan nyaris berbeda antara keduanya, terlebih perusahaan karaha bodas merupakan perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan aliran-aliran modal baik dari dalam maupun dari luar, dimana tujuan perusahaan ini lebih mengutamakan profit oriented dan sisi lain perusahaan nasional atau pertamina lebih mengutamakan kepentingan nasional, ini bagaikan api dalam sekam, setiba saat bisa terbakar yang merugikan kedua belah pihak.

Proyek PLTP ini didukung dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1994 yang membolehkan investor asing melakukan investasi ditanah air dengan komposisi saham 90%. Dengan adanya kehadiran investasi ke Indonesia otomatis harus tunduk pada semua sistem hukum politik Negara tuan rumah, artinya perusahaan harus mematuhi aturan investasi di Indonesia. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi perusahaan trannasional seperti karaha bodas company yang mempunyai saham yang lebih besar atau utuh 100%, sehingga pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh pemegang saham terbesar, ini menimbulkan kepentingan Negara tuan rumah menjadi nomor dua.

Sayangnya sampai saat ini aturan hukum internasional yang berlaku umum untuk mengatur aktivitas perusahaan transnasional belum dibuat, hal ini sudah pasti akan berpotensi muncul konflik antara kedua subjek hukum ini, yaitu anata pertamina dan karaha bodas company.

2.2.3. Latar belakang terjadinya kasus pertamina dan karaha bodas company

karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi Internasional Monetery Fund (IMF), pada tanggal 20 September 1997, Presiden melalui Keppres No. 39/ 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN. Kepres tersebut menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih. Selanjutnya, pada 1 November 1997, melalui Kepres No. 47/1997 proyek diteruskan. Namun, berdasarkan Keppres No. 5/ 1998 pada tanggal 10 Januari 1998 proyek kembali ditangguhkan.

Pada tanggal 22 Maret 2002 pemerintah melalui Keppres No. 15/2002, berniat melanjutkan proyek tersebut. Selanjutnya, didukung juga dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PTLP Karaha dari ditangguhkan menjadi diteruskan.

Akhirnya, KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa (Swiss) sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pengadilan arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC. Kurang lebih US$ 270.000.000.dengan rincian, Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US$ 111,1 juta dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan (opportunity lost) US$ 150 Juta, ditambah dengan bunga 4% pertahun sejak 2001.

Pertamina dan PLN selanjutnya melanggar kewajiban kontrak mereka terhadap KBC. Walaupun keputusan badan arbitrase internasional sudah ditetapkan, tetapi pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam merespon ini KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa negara dimana aset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia, yaitu:

1. Pada tanggal 21 Februari 2001, KBC meminta US District Court for The

Southern Distric of Texas untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa;

2. Pengadilan Hong Kong, memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan

KBC terhadap aset dan barang milik Pertamina yang berada di Singapura.

3. Pengadilan Singapura, KBC meminta semua aset anak perusahaan pertamina

yang berada di Singapura, termasuk Petral.

4. Pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Hakim New York untuk menahan

aset Pertamina dan Pemerintah RI hingga1,044 miliar dolar USA. Permintaan tersebut ditolak, dan Hakim menetapkan agar Bank Of America (BOA) dan Bank Of New York melepaskan kembali dana sebesar US$ 350 Juta kepada pemerintah RI. Yang tetap ditahan adalah dana 15 rekening adjudicated account di BOA sebesar US$ 296 Juta untuk jaminan.

Sehingga mendorong Pertamina untuk melakukan penolakan terhadap keputusan badan arbitrase tersebut, yang diajukan pada Arbitrase Jenewa (Swiss), karena Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan. Pertama, Pertamina dan KBC telah menentukan seat arbitrase Jenewa dibuat di Swiss. Kedua, putusan Arbitrase Jenewa dibuat di Swiss. Namun sayang, proses ini tidak diteruskan karena keengganan Pertamina membayar uang deposit.

Selain meminta pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Pertamina adalah meminta penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan-pengadilan yang oleh KBC diminta untuk melakukan eksekusi serta melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Indonesia (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada tanggal 14 maret 2002.

Namun tuntutan pertamina yang dilakukan pada tanggal 14 maret 2002 kepada pengadilan negeri pusat Jakarta yang bertujuan untuk menghapus ganjaran arbitrase dan mencegah kegiatan peradilan lain untuk melaksanakan keputusan tersebut bergerak maju, Sangat menyalahi semangat serta surat persetujuan kontrak pertamina, seperti halnya aturan arbitrasi komosi PBB untuk perdagangan internasional ( aturan UNCITRAL), serta konvensi perserikatan bangsa-bangsa untuk pengakuan dan pelaksanaan ganjaran Arbitrase luar negeri ( konvensi new York ), yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

2.2.4. Kondisi dan perkembangan kasus antara pertamina dan KBC

Kondisi perseteruan antara pertamina vs KBC semakin memanas, apalagi pada tanggal 27 agustus 2007 majelis hakim yang diketuai Henry Swantoro mengabulkan gugatan tertulis pertamina dan memerintahkan KBC untuk tidak melakukan apa pun, termaksud eksekusi putusan arbitrase dan menetapkan denda sebesar US$ 500 ribu perhari apabila KBC tidak mengindahkan larangan tersebut.

Tentu saja itu ditanyakan oleh rambun tjaja (pengacara KBC di Indonesia). “Berdasarkan putusan arbitrase, bentuk pembatasan harusnya permohonan bukan gugatan, dan yang berhak mengajukan pembatalan itu adalah arbitrase” ujarnya

Keluarnya putusan pengadilan negeri Jakarta pusat itu memang membuat perakara ini tambah seru, sebab menurut pengadilan distrik texas, pertamina dianggap melecehkan pengadilan (contemp of court). Dengan kata lain, pertamina dinilai menentang otoriatas pengadilan Amerika Serikat. Pasalnya, sebelum pengadilan negeri Jakarta pusat mengabulkan gugatan privisi pertamina. Pengadilan distrik Texas telah mengeluarkan suatu perintah penghentian sementara pertamina berpartisispasi dalam pengadilan Jakarta.

Pertimbangan majelis hakim bahwa keputusan arbitrase internasional dianggap telah melampaui kewenangan arbitrase sendiri. Majelis hakim juga menyatakan pengadilan negeri Jakarta mempunyai wewenang megadili kasus gugatan pertamina untuk membatalkan hasil arbitrase internasional. Karena pada butir ketiga keputusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keputusan arbitrase sangat memungkinkan dengan menggunakan yurisdiksi Indonesia sehingga kasus KBC harus menggunakan hukum berlaku diindonesia (berdasarkan konvensi 1958 yaitu new York convention).

Sehari setelah keputusan pengadilan negeri Jakarta pusat, dalam jumpa pers pihak KBC akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung berkaitan dengan kekalahan mereka dari pertamina di pengadilan Jakarta pusat, karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak KBC juga menilai keputusan tersebut meremehkan dasar hukum perdagangan internasional. Kata bishop selaku pemegang saham mayoritas karaha menyatakan “ putusan tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya dalam perjanjian tentang konflik komersial” sehingga seolah tak ada lagi perlindungan bagi penanam modal diindonesia”.

BAB III Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan:

Munculnya lembaga ketertiban umum merupakan cara untuk mencegah adanya pemakaian hukum asing yang terlalu menusuk sendi-sendi azasi hukum nasional sang hakim, kita sudah mengetahui bahwa konsepsi ketertiban umum adalah berlainan di masing-masing negara, ketertiban umum terikat pada factor tempat dan waktu, jika situasi dan kondisi berlainan, paham-paham ketertiban umumpun berlainan . factor demikian dapat berujung pada suatu kesimpulan yang aga menyesatkan seakan-akan terkesan bahwa penggunaan lembaga ketertiban umum ini cederung bernuansa politis.

Segi politis itu terlihat jelas dari kedua kasus diatas dimana pengadilan di Indonesia terlihat bebas menyebut sesuatu sebagai ketertiban umum, padahal sampai sekarang belum ada batasan yang jelas dengan apa yang disebut sebagai lembaga ketertiban umum.

dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 khususnya huruf c menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hannya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan didalam UU inipun tidak bahas lebih lanjut tentang apa yang disebut dengan ketertiban umum.

Namum timbul banyak pertanyaan siapakah yang berwenang menetapkan dan menggunakan ketertiban umum ini? Dalam praktek hal demikian diberikan hak kepada hakim dalam arti hakim berhak untuk menentukan apakah sesuatu hal tersebut bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum.

3.2 Saran

Terkait dengan apa yang telah disajikan dalam makalah ini penulis menyarankan bahwa, hendaknya agar lembaga ketertiban umum ini lekas-lekas di beri suatu bentuk yang limitatif yaitu dengan cara diberi bentuk hukum, pengunaan lembaga ketertiban umum ini apabila hannya diserahkan kepada satu pihak yaitu hakim akan menimbulkan kesan yang cukup negative, hakim akan cenderung bersifat subjektif dan memihak kepentingan negaranya. Yang mana akan melahirkan suatu “chauvinisme Hukum” di mana hakim selalu menggunakan hukum nasionalnya dalam memeriksa perkara-perkara HPI.

Daftar Pustaka

S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Binacipta.

Erman Rajagukguk, “Arbitrase dalam Putusan Pengadilan.

http://shendypj.blogspot.com/2010/04/arbitrase-sebagai-alternatif.html

http://situshukum.com/kolom/beberapa-catatan-tentang-kontrak-bisnis-internasional-penyelesaian-sengketa.shkm

http://www.pemantauperadilan.com/opini/25.KETERTIBAN%20UMUM%20SEBAGAI%20DASAR%20PENOLAKAN%20DILAKSANAKANNYA%20P.pdf

[1] Erman Rajagukguk, “Arbitrase dalam Putusan Pengadilan” hal: 106

[2] S. Gautama, “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” Binacipta; Bandung. hal. 134

[3] Ibid hal.133

Pengakuan dalam Perspektif Hukum Internasional

2010-12-23T21:03:00.002+07:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara-negara yang termasuk kedalam massyarakat internasional selalu tidak tetap dan berubah-ubah, perjalanan sejarah yang panjang membuahkan banyak perubahan tersebut. Negara-negara lama lenyap atau bergabung dengan dengan negara lain unutk kemudian membentuk sebuah Negara baru, atau terpecah menjadi beberapa Negara baru, atau wilayah-wilayah koloni atau wilayah-wilayah jajahan melalui proses emansipasi memperoleh status Negara.

Perubahan-perubahan seperti ini telah meyebabkan persoalan-persoalan bagi massyarakat internasional salah satu dari persoalan tersebut adalah pengakuan (recognition) terhadap Negara baru atau pemerintah baru atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan status lainya.

Masalah pengakuan lama-kelamaan mau tidak mau harus dihadapi oleh beberapa Negara terutama apabila hubungan diplomatik dengan Negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang diakui itu dianggap perlu untuk dipertahankan.

Oleh karna itu dalam penulian makalah ini, penulis berupaya untuk mengupas fakta dan permasalahan yang terjadi yang berkaitan erat dengan pengkuan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dalam penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi kewajiban pembebanan tugas dalam rangka pemunuhan nilai dalam satu semester, yang mana untuk kriteria penilaian tugas adalah sebesar 20%.

Selain dari pada itu penulis juga bergairah untuk mengetahui seputar permasalahan yang menyangkut dengan pengakuan, seperti definisi dari pengakuan, jenis-jenis dari pengakuan, doktri-doktrin tentang pengakuan, dan konvensi yang berkaitan erat dengan pengakuan.

1.3 Pembatasan Masalah

Khusus dalam pembuatan makalah ini penulis akan membahas tentang seputar permasalahan mengenai pengakuan, seperti jenis-jenis pengakuan, hakikat, fungsi, dan pengaruh pengakuan.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan dalam makalah ini menggunakan metode ekploratif yaitu mengungkap secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu, dan metode normative yang mana sumber penulisan berasal dari refrensi-refrensi yang berupa buku panduan dan surfing internet.

BAB II PEMBAHASAN

Diadakannya pengakuan oleh negara lain terhadap Negara baru bertujuan untuk mengawali dilaksanakannya hubungan secara formal antara negara yang mengakui dan negara yang diakui. Jika dipandang dalam sudut hukum internsional pengakuan negara lain sangat penting bagi negara baru karena pengakuan negara lain akan menimbulkan akbat-akibat hukum yaitu;

1. Negara baru dapat diterima secar penuh sebagai anggota dalam pergaulan

antar bangsa.

2. Negara baru dapat melakukan hubungan internasional atau dapat

melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara lain.

3. Negara baru dapat dikatakan sebagai internasional person pribadi (pribadi

internasional) atau sebagai subjek hukum internasional.

Penjelasan di atas hanyalah sebagian dari apa yang akan dikemukakan dalam penulisan malakah ini, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

2.1 Definisi Pengakuan

Pengakuan adalah tindakan bebas oleh suatu negara atau lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari masyarakat manusia yang terorganisir secara politis, yang tidak terikat pada negara lain, dan mempunyai kemampuan untuk menaati kewajiban-kewajiban menutut hukum internasional, dan dengan cara itu negara-negar yang mengakui menyatakan kehendak mereka unutuk mengangap wilayah yang diakuinya sebagai salah satu anggota massayarakat internasional[1].

2.2 Hakikat, Fungsi, dan Pengaruh Pengakuan

Pengakuan menurut praktek negara modern bukan sekedar mengetahui, atau lebih dari pada pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintahan memenuhi syarat unutk diakui. Dalam hal tersebut terdapat dua teori yatitu;

a. Menurut teori konstitutif (constitutive theory), hannya tindakan pengakuanlah

yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya dilingkungan internasional;

b. Menurut teori deklarator atau evidenter (declatory atau evidentery theory),

menyatakan bahwa status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hannya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada.

Kebenaran yang terletak dalam kedua teori tersebut, mungkin masing-masing teori itu dapat diterpakan menurut fakta yang berbeda.

2.3 Pengelompokan Pengakuan

a. Berdasarkan Sifat Penyampainnya

a.1 Pengakuan Tidak Langsung

Pengakuan tidak langsung atau diam-diam (implied recognition), adalah keadaan-keadaan yang secara tegas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara atau pemerintah baru.

Dalam praktek peristiwa-peristiwa yang disimpulkan melegitimasi pengakuan secara tidak langsung, adalah;

a. Penandatangan suatu traktat resmi bilateral oleh negara yang mengakui dan

yang diakui. Contoh; penandatangan Treaty of Commerce antara Cina Nasionalis dengan Amerika Serikat pada tahun 1928.

b. Dimulainya hubungan diplomatik resmi antar negara yang diakui dan yang

mengakui.

c. Dikeluarkannya suatu exequatur konsuler (duta besar) oleh negara yang

mengakui bagi konsul negara yang diakui.

a.2 Pengakuan Bersyarat

Jarang terjadi negara-negara diakui secara bersyarat, umumnya berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi negara itu, akibat pengakuan bersyarat demikian adalah apabila keawjiban-kewajiban tidak dipenuhi tidak akan menghapus pengakuan yang sudah diberikan, karena sekali pengakuan itu diberikan maka tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Apabila dengan syarat yang ditentukan negara tidak memenuhinya tentu saja akan menimbulkan suatu pelanggaran, dengan pelanggran atas syarat-syarat tersebut maka negara yang diakui dapat dinyatakan bersalah melanggar hukum internasional, dan terbuka kesempatan bagi negara yang mengkui untuk memutuskan hubungan diplomatik sebagai sanksinya.

a.3 Pengakuan Kolektif

Pengakuan secara kolektif ini diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Contoh; Melalui helsinki treaty tahun 1976, negara-negara NATO mengakui republik demokrasi jerman timur dan negara-negara pakta warsawa mengakui pula republik federal jerman. Pada tanggal 18 april 1975 kelima negara asean secara bersama mengakui pemerintahan kamboja yang baru segera setelah jatuhnya ibukota phnom penh ke tangan kelompok komunis.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masuknya suatu Negara sebagai anggota PBB sama sekali tidak berarti adanya pengakuan secara kolektif dari Negara-negara anggota organisasi dunia tersebut. Penerimaan suatu negara sebagai anggota PBB hanya berarti bahwa negara tersebut telah memenuhi persyaratan keanggotaan masyarakat internasional tersebut. Seperti telah disinggung sebelumnya, negara-negara arab pada umunya tidak mengakui israel walaupun sama-sama sebagai anggota PBB. Demikian juga suatu negara yang diterima sebagai anggota PBB tidak mempuyai hak untuk diakui oleh negara-negara lainnya.

Namun pendapat tersebut ditentang oleh Prof. George scelle dari universite de paris-sorbonne mengatakan tidak masuk akal negara-negara yang sama-sama anggota suatu organisasi internasional yang bersama-sama merumuskan resolusi, pernyataan, dan instrumen-instrumen hukum tetapi saling menolak eksistensi satu sama lain. Untuk memperkuat pandangannya ia merujuk pada pasal 10 pakta liga bangsa-bangsa yang menyebutkan bahwa negara-negara anggota saling menjamin keutuhan wilayah dan kebebasan politik masing-masing negara. Dengan demikian, menurut prof. George scelle adalah paradoksal untuk menolak mengakui suatu negara sedangkan sebelumnya integritas wilayah negara tersebut dijamin terhadap agresi dari luar. Orang hanya menjamin apa yang diakui dan apa yang akan dijamin kalau sebelumnya ada pengakuan. Selanjutnya dengan alasan yang sama, ia merujuk pada pasal 2 ayat 4 piagam, yang antara lain melarang digunakannya kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kebebasa politik negara-negara anggota.

a.4 Pengakuan terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan

terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan tidak akan mempengaruhi pengakuan suatu negara. Tepatnya apabila pemerintah dari suatu negara menolak memberikan pengakuan terhadap suatu perubahan dalam bentuk pemerintahan negara lain, maka hal ini bukan berarti menghapuskan pengakuan terhadap status kenegaraanya.

b. Berdasarkan Jenisnya

b.1 Pengakuan De Jure

Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasioanal untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam massyarakat internasional.

b.2 Pengakuan De Facto

Pengakuan de facto memiliki makna bahwa menurut negara mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintahan yang diakui telah memenuhi syarat berdsarkan fakta.

Pada zaman modern, praktek pada umumnya adalah bahwa pengakuan de facto tahap/embrio untuk munculnya pengakuan de de jure, khususnya dalam suatu pemerintah yang sah di gulingkan suatu rezim revoluisoner. Dalam kasus demikian, pengkuan de facto semata-mata merupakan suatu formula nan-commital dengan mana negara yang memberikan pengakuan mempermaklumakan bahwa ada pemerintah sah yang secara de jure semestinya memiliki wewenang kedaulatan, namun pada saat itu wewenang tersebut telah dirampas.

2.4 Pengakuan Sebagai Syarat Hakikat Negara Menurut Hukum Internasional

Negara-negara merupakan subyek-subyek utama hukum internasional, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 mengenai hak-hak dan kewajiba-kewajiban Negara, mengemukakan karakteristik-karekteristik negara sebagai berikut[2]:

(a) Penduduk tetap

(b) Wilayah yang Tertentu

(d) Kemampuan unutk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain

Dalam ketentuan konvensi tersebut secara tersirat bahwa, kemapauan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain terlebih dahulu lahir apabila negara yang akan ingin melakukan hubungan itu diakui oleh negara lawannya.

2.5 Akibat-Akibat Hukum Dari Pengakuan

Pengakuan menimbulkan akibat-akibat/konsekuensi hukum yang menyangkut hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan privilege-privilege dari negara atau pemerintah yang diakui baik menurut hukum internasional maupun menurut hukum nasional negara yang memberikan pengakuan.

Kapasitas dari suatu negara atau pemerintah yang diakui dapat dilihat dari segi negative, dengan cara mengetahui kelemahan-kelemahan dari suatu negara yang tidak diakui. Kelemahan hukum yang utama dari suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui, adalah antara lain, sebagai berikut:

a. Negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan-pengadilan negara yang belum

mengakuinya. Prinsip yang melandasi kaidah ini secara tepat ditegasaka dalam suatu kasus Amerika : “suatu negara asing yang mengajukan perkara di Mahkamah kita bukanlah karena persoalan hak. Kewenangan unutk melakukan hal tersebut merupakan komitas (kesopanan). Sebelum Pemerintah tersebut diakui oleh Amerika Serikat, maka komitas demikian tidak ada”.

b. Dengan alasan prinsip yang sama, tindakan-tindakan dari suatu negara atau

pemerintah yang belum diakui pada umumnya tidak akan berakibat hukum dipengadilan-pengadilan negara yang tidak mengakuinya sebagaimana yang biasa diberikan menurut aturan-aturan “komitas”

c. Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan

d. Harta kekayaaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak

diakui sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan.

Dengan adanya pengakuan mengubah kelemahan-kelemahan ini menjadi negara atau pemerintah yang berdaulat yang berstatus penuh. Dengan demikian untuk negara yang diakui akan mendapatkan:

a. Memperoleh hak untuk mengajukan perkara di muka pengadilan-pengadilan

negara yang mengakuinya.

b. Dapat memperoleh pengukuhan atas tindakan-tindakan legislatif dan eksekutif

baik di masa lalu maupun di masa mendatang oleh pengadilan-pengadilan negara yang mengakuinya.

c. Dapat menuntut imunitas dari pengadilan berkenaan dengan harta kekayaan dan

perwakilan-perwakilan diplomatiknya;

d. Berhak untuk meminta dan menerima hak milik atau untuk menjual harta

kekayaan yang berada didalam yuridiksi suatu negara yang mengakuinya yang sebelumnya menjadi milik dari pemerintah terdahulu.

Menurut hukum internasional, status negara atau pemerintah yang di akui secara de jure membawa serta hak-hak istimewa penuh keanggotaan dalam massyarakat internsional. Dengan demikian negara tersebut memperoleh kapasitas untuk menjalin hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan untuk membentuk traktat-traktat dengan negara negara tersebut. Juga negara-negara tersebut tunduk pada berbagai kewajiban menurut hukum internsional dalam hubungannya dengan negara atau pemerintah yang baru diakui, yang pada gilirannya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sama secara timbal-balik. Oleh karna itu, maka sejak pengakuan tersebut, kedua belah pihak memikul beban hak dan kewajiban hukum internasional.

2.6 Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanngal 17 Agustus 1945, sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanngal 27 Desember 1949 saat soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam.

Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Yang pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Langkah Bot ini mendobrak tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah.

Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar oleh KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Hukum Ernst Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia.

BAB III Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan:

Ada berbagai macam tinjauan dan cara bagi suatu negara untuk mengakui eksistensi negara lain, ada yang dengan secara langusng, maupun pengakuan secara tidak langsung. Jika kita lihat kembali dalam kasus pengakuan Belanda kepada Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Belanda bersifat langsung dapat dibuktikan dengan, pidato yang dilakukan oleh Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di gedung Departemen Luar Negri, serta hadirnya Perdana Mentri Belanda Jan Peter Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT kemerdekaan RI.

Lembaga pengakuan merupakan masalah yang cukup krusial dalam rana hukum internasional karena tidak ada satu ketentutan hukum internsional yang mengatur tentang lembaga pengakuan tersebut. Kerap kali dalam praktek sebagian besar negara, pengakuan merupakan masalah politik daripada masalah hukum.

Kebijaksanaan dari suatu negara untuk mengkui negara lain ditentukan terutama oleh perlunya perlindungan atas kepentingan-kepentingan negara yang erat kaitannya dengan terpelihara hubungan dengan setiap negara baru atau pemerintah baru yang mungkin stabil dan tetap.

Pertimbangan politis lainya adalah: perdangan, strategi dan lainnya yang akan menimbulkan pertimbangan-pertimbangan suatu negara dalam memberikan pengakuannnya. Sebagai akibatnya timbul kecenderungan suatu negara unutk memakai prinsip-prinsip hukum sebagai manipulasi guna menutupi pertimbangan-pertimbangan politik.

3.2 Saran:

Lembaga pengakuan memang memiliki tempat tersendiri dalam hukum internsaional, apabila suatu negara tidak diakui oleh negara lain maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan dengan negara yang bersangkutan. Dalam praktek cenderung lembaga pegakuan dihantui oleh nuansa politik, oleh karna itu terdapat suatu istilah bahwa lembaga pengkuan sebernya bukan sesuatu yang berdampak yuridis tetapi hannya sekedar kegiatan-kegiatan petimbangan kepentingan semata.

Harapan saya dalam kesempatan ini agar negara tidak lagi menggunakan kepentingannya untuk memberikan pengakuan kepada negara lain. Saya berharap agar ada ketentuan khusus yang secara limitatif menegasakan bahwa garis-garis besar suatu negara yang pantas diakui itu seperti apa, agar tidak ada lagi kerancuan yang terjadi seperti sebagian negara mengakui negara lain, sedangkan sebagian lagi tidak.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.dieksjetkid.co.cc/2010/05/pengakuan-suatu-nagara-dari-negara-lain.html

http://masniam.wordpress.com/2010/04/21/pengakuan-secara-kolektif/

www.makepovertyhistory.org

www.Jatim.go.id/artikel/internasional/hukum

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengakuan_tanggal_kemerdekaan_Indonesia_oleh_Belanda

Starke J.G, 2008. Pengahantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika

[1] J.G Starke, Penghantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh . Jakarta: Sinar Grafika 2008, hal.176

[2] Ibid hal.127

Peradilan Tata Usaha Negara

2010-11-24T19:35:00.001+07:00

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAB 1 PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jika ditinjau dari sudut sejarah ide terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administari) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power).

Apabila dikritisi secara mendalam sebelum diundangaknnya UU No. 9 Tahun 2004, putusan PTUN sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutor dan tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusaan pemerintah) dan asas rechtmatigheid van bestuur (atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya) lebih dikenal dengan sebutan asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas. Setelah diundangkannya UU No.9 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN. Namun dalam UU No.9 Tahun 2004 ternyata masih saja memunculkan pesmisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas putusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No.9 Tahun 2004 pasal 116 (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi berupa upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan sanksi administratif, Hal ini tentu saja lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Oleh karna itu, berdasarkan cuplikan mengenai permasalahan yang terdapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis melakukan suatu peninjauan demi mengetahui apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, pihak-pihak mana sajakah yang dapat mengajukan gugatan atas akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara,dan efektivitas putusan PTUN dalam menangani sengketa administasi.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas putusan PTUN dalam menangani sengketa administrasi, penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, dan melampirkan contoh masalah mengenai sengketa administrasi untuk penelitian hukum bersama.

1.3 Pembatasan Masalah

Khusus dalam penulisan makalah ini penulis akan membahas tentang efektivitas putusan PTUN dalam sengketa administrasi dan melampirakn beberapa contoh kasus sengketa administrasi, demi kepentingan penelitian hukum bersama.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode Ekploratif yaitu bertujuan untuk mengungkap secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam hal ini efektivitas putusan PTUN, dan metode normative yang mana bahan dan sumber penulisan berasal dari refrensi-refrensi yang berupa buku panduan dan surfing internet.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam konteks pelembagaan demokrasi serta berwibawanya Negara Hukum (rechtstaat) yang terkait dengan partisipasi pemerintah di ranah publik, maka kehadiran hukum administrasi menjadi penting. Hukum administrasi Negara yang prosesnya berperkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan ruang publik (Public Sphare) bagi terciptanya iklim demokrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan turut mengontrol kebijaksanaan para pejabat pemerintah. Di samping itu, efektifitas pelaksanaan hukum administrasi juga berpengaruh pada penerapan tata pemerintahan yang baik.

Pengertian Peradilan Administrasi Negara dapat dibedakan[1] :

Dalam arti luas : Peradilan Administrasi negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instasi-instasi administrasi negara, baik yang bersifat “perkara-perkara pidana atau perdata” dan “perkara adminstrasi negara murni”.

Dalam arti sempit : Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyelesaikan “perkara-perkara administrasi negara murni” semata-mata.

Perkara administrasi negara murni adalah suatu perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum (pidana atau perdata), melainkan suatu sengketa yang berpangkal pada atau mengenal interpretasi dari pada suatu pasal atau ketentuan UU.

Dalam era demokrasi pemerintah dapat campur tangan dalam meyelenggarakan kepentingan umum, sehingga ada kalanya hak individu warga negara dilanggar. Dengan demikian pemerintah yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang diaturnya, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak rakyat. Hal tersebut menimbulkan sengketa dan sengketa ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui aturan main yang telah diatur dalam Peradilan Tata Usaha Negara[2].

Pertannyaan yang kemudian sering muncul adalah bagaimana cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (STUN). Oleh karana itu akan dibahas satu-persatu dalam karya tulis ini.

A. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara

Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) diatur dalam Pasal 1 butir (4) UU No. 5/1986, yang berbunyi STUN adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[3].

A.1 Pangkal Sengketa

Pangkal sengketa Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan apa yang menjadi tolak ukur sengketa Tata Usaha Negara. Tolak ukur sengketa Tata Usaha Negara adalah tolak ukur subjek dan pangkal sengketa, tolak ukur subjek adalah para pihak yang bersengketa dalam hukum administrasi negara. Tolak ukur pangkal sengketa adalah pangkal sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara.

A.2 Sengketa administrasi dibedakan menjadi 2 yaitu:

Sengketa Intern, adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu department (instasi), atau kewenangan suatu deparment (instasi), terhadap deparment lainnya yang disebabkan tumpang tindih kewenangan, sehinnga menimbulkan kekaburan kewenangan.

Sengketa ekstern atau sengketa administrasi dengan rakyat adalah perkara adminstrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subyek-subyek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya adalah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup administrasi negara di tingakat pusat, maupun administrasi negara pusat yang ada didaerah.

A.3 Unsur-Unsur KTUN (Keputusan Tata Usahan Negara) yaitu:

1. Suatu penetapan tertulis, penetapan ini semata-mata untuk kemudahan dari segi pembuktian, terutama menunjuk kepada isi bukan bentuk

2. Badan atau pejabat TUN, badan atau pejabat TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif.

3. Tindakan hukum TUN, perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain.

4. Bersifat konkret, objek yang diputuskan KTUN tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan .

5. Bersifat individual, KTUN tidak diajukan pada umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika alamat yang dituju lebih dari satu orang, tiap-tiap nama yang dikena putusan disebutkan. Missal: keputusan pelebaran jalan.

6. Bersifat final, KTUN yang dikeluarkan itu bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. KTUN yang masih memerlukan persetujuan belum bersifat final. Missal: pengangkatan sorang PNS perlu persetujuan dari BAKN.

B. Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa TUN

Dalam pasal 1 angka 4 UU PTUN diketahui bahwa kedudukan para pihak dalam sengketa TUN adalah orang (individu) atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat TUN sebagai pihak tergugaut. Orang (individu) atau badan hukum yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN. Digolongkan menjadi tiga:

1. Orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh KTUN.

2. Orang (individu) atau badan hukum perdata yang dapat disebut pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

3. Badan atau pejabat TUN yang tidak boleh menggugat oleh UU PTUN. Kepentingan ini dalam kaitannya yang berhak menggugat apabila bersifat langsung, pribadi, objek dapat ditentukan dan atau kepentigan berhubungan dengan KTUN.

C. Para Pihak dalam Sengketa TUN

Dalam PTUN pihak penggugat terdiri dari orang atau badan hukum perdata, sedangkan pihak tergugat adalah badan atau pejabat TUN[4]. Kedua pihak tersebut mempunyai posisi yang permanen, artinya penggugat selalu orang atau badan hukum perdata dan tergugat selalu pihak pemerintah, tidak pernah sebaliknya. Oleh karna itu PTUN tidak pernah ada gugatan rekonpensi. .

D. Jalur Penyelesaian Sengketa TUN

Dalam pasal 48 UU PTUN Nomor 5 tahun 1986, menjelaskan upaya administrative, itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa dalam TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri yang tediri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrative. Perbedaan penting antara upaya administrative dan PTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksa menilai dari segi hukumya saja. Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan wewenang PTUN. Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalaui uapaya admnistratif menjadi lebih lengkap, tetapi penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk pada prosedur banding. Pada prosedur banding, badan hukum TUN hanya melakukan penilaian dari segi hukumya saja.

E. Contoh Kasus Sengketa Administrasi Negara Dan Penyelesaian.

E.1 Sengketa antara Lindawati –vs- Bupati Kepala Daerah Tk. II Gianyar, Propinsi Bali.

Ilustrasi Kasus:

Lindawati (penggugat) pemilik sebidang tanah (600M2) di Subak Basangampu, menggugat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar (tergugat), karena bupati tersebut mengeluarkan surat perintah bongkar atas bangunan (restoran) milik Lindawati yang baru selesai dibagun, dengan alasan yang pada intinya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penggugat berkeinginan untuk mendirikan sebuah restoran sebagai tempat usaha, dan untuk itu telah mengajukan permohonan izin prinsip kepada Gubernur, sekitar tahun 1990. Dasar penggugat untuk mengajukan permohonan tersebut, adalah karena semua surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut lengkap ada, termasuk sertifikat hak milik nomor 580 atas namanya sendiri. Dan lagi, izin prinsip yang sama, telah pernah diberikan sekitar tahun 1973, akan tetapi karena pemilik beralih, tidak pernah digunakan hingga kadaluarsa.

Oleh karena jawaban Gubernur belum ada, maka sambil menuggu, penggugat memberanikan diri membangun restoran tersebut secara fisik hingga selesai. Namun, 4 (empat) bulan setelah permohonan diajukan keluarlah penolakan izin prinsip tersebut, dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk diakal. Atas dasar penolakan itu, Bupati Kepala Daerah Tk. II Gianyar (tergugat), mengeluarkan Surat Perintah Bongkar (SPB) dengan alasan yang pada intinya adalah bahwa bangunan tersebut didirikan tanpa IMB. Penggugat tidak menerima hal itu, lalu mengajukan gugatan ke PTUN.

Jalanya Proses Persidangan:

Pada Tingkat Pertama :

PTUN Ujung Pandang dalam putusannya, menolak gugatan penggugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang ada, KTUN dari tergugat tersebut adalah sah menurut hukum.

Pada Tingakat Banding :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Ujung Pandang dalam perkara banding, pada intinya memperkuat putusan tingkat pertama tersebut meskipun dengan pertimbangan-pertimbangan yang agak berbeda, yaitu : bahwa PTTUN menggunakan AAUPB, akan tetapi dalam konteks kepentingan tergugat.

Pada Tingkat Kasasi :

Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi, ternyata memutus sebaliknya, yaitu membatalkan kedua keputusan judex facti tersebut, dan menyatakan keputusan pembongkaran bangunan restoran oleh tergugat adalah batal karena bertentangan dengan AAUPB, khususnya “asas persamaan”.

Penjelasan Pengambilan Putusan Masing-Masing Pengadilan :

Kaidah hukum, yang merupakan temuan hukum dalam perkara ini adalah: dalam pelaksanaan penertiban perihal yang sama, atau keadaan yang sama (kasus yang sama), pejabat TUN harus melaksanakan AAUPB, yaitu asaa persamaan dalam kasus yang sama.

PTUN Ujung Pandang tenyata hannya mellihat kewenangan Bupati Gianyar tersebut dari segi perundang-undangan saja, tanpa memptimbangakan bagaimana seharusnya melaksanakan itu di lapangan. Ketentuan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan secara fair, dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang Satu dengan yang lainnya. PTUN harusnya, juga melihat apakah ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan terhadap bangunan-bangunan lain disekitar itu, yang juga tidak memiliki IMB, atau yang memiliki kondisi-kondisi yang sama dengan bangunan penggugat.

PTTUN Ujung Pandang dalam tingkat banding, sudah menyingung asas persamaan sebagai bagian dari AAUPB yang harus diperhatikan oleh tergugat dalam mengambil keputusannya, sayangnya, kehati-hatian yang dimaksud oleh peradilan banding tersebut dalam hal ini, dalah bahwa agar dengan adanya keputusan pembongkaran tersebut, idupayakan agar kerugian yang diderita oleh si terbongkar (penggugat), ditekan sekecil meungkin sehingga tidak terlalu menimbulkan kerigian. Dengan demikian PTTUN berpendapat bahwa, keputusan pembongkaran itu adalah sah menurut hukum.

Berbeda dengan kedua keputusan judex facti di atas, Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingakat kasasi berpendapat lain, menurut MA, dalam pelaksanaan penertiban perihal yang sama atau keadaan yang sama pejabat TUN harus melaksanakan AAUPB, yaitu asas persamaan, dalam kasus yang sama, haruslah diperlakukan yang sama. Telah terbukti bahwa di sekitar itu banyak bangunan-banguanan yang tidak memiliki IMB, dengan kondisi yang sama, mengapa hannya bangunan penggugat yang dibongkar? Putusan MA tersebut, telah menjadi Yurisprudensi tetap, yang seyogyanya harus diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang sama.

F. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

F.1 Pertimbangan

Dalam bahasa belanda disebut dengan Algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general principles of good administration, dalam literatur Indonesia diterjemahkan dengan istilah “Asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Maksud dirumuskannya asaa tesebut adalah meningakatkan perlindungan hukum bagi administrable dari kemungkinan tindakan penguasa yang dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Ketika asas tersebut mulai dirumuskan banyak keberatan yang dilontarkan khususnya dari kalangan pejabat dan para pegawai administrasi negara di Nederland. Keberatan itu dilandasi atas kekhawatiran bahwa kealk para Hakim administrasi negara akan mempergunakan rumusan-rumusan itu sebagai ukuran untuk menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa. Namun kebertan demikian sekarang sudah mulai lenyap ditelan masa karena telah kehilangan relevansinya untuk diajdikan sebagai alasan.

F.2 Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia;

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, AAUPB itu belum pernah dituangkan secara resmi sehingga kekuataan hukumnya secara yuridis formal belum ada. Tetapi di Indonesia sendiri beberapa dari asas-asas itu sesungguhnya juga terdapat dalam berbagai perundang-undangan. Misalnya mengenai asas kesamaan dalam mengambil keputusan sebagai implementasi dari prinsip keadilan berdasarkan persamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UUD 1945.

F.3 Beberapa Asas;

Perincian dari pada AAUPB, terdiri dari tiga belas asas. Tetapi penerapan asas itu bagi Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Mengenai asas tersebut akan dijelaskan satu-persatu;

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengkehendaki adanya stabilitas hukum, dengan maksud bahwa suatu keputusan yang telah yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun keputuan yang telah dibuat mengandung kelemahan.

2. Asas Keseimbangan

Segala kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seorang pegawai harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasan.

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini mengharuskan bahwa terhadap kasus-kasus yang faktanya sama, diharapkan diambil tindakan yang sama pula. Badan Tata Usaha Negara haruslah berpegang teguh pada asas kesamaan ini karena asas kesamaan telah mendapat tempat dalam pasal 27 UUD 1945.

4. Asas Bertindak Cermat

Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga massyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakuakan.

5. Asas Motivasi

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan, dan alasan itu harus jelas, benar, serta adil. Tujuan diperlukannya motivasi dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Terutama bagi mereka yang terkena dan merasa tidak puas terhadap keputusan itu.

6. Asas Tidak Mencampur-adukan Kewenagan

Suatu kewenangan yang diberikan haruslah dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula diberikannya kewenangan itu. Penyalahgunaan wewenang dapat berakibat adanya pembatalan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

7. Asas Permainan yang layak/Perlakuan yang Jujur

Tujuan asas ini adalah menyatakan bahwa badan-badan pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Bermaksud juga untuk memberikan respone atas suatu keterangan atau penjelasan yang tidak benar atau kurang jelas yang diberikan oleh Badan Tata Usaha Negara.

8. Asas Keadilan atau Kewajaran

Asas ini bertujuan untuk agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenag-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertndak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dibatalkan.

9. Asas Menaggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini mengkehendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapn-harapan pada penduduk. Namun jika terdapat kekeliruan eh dalam tindakan itu , maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh alat pemerintahan secara konsekwen dan tidak boleh dibebankan kepada warga massyarakat.

10. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputuasan yang Batal

Pada prinsipnya setip orang (pegawai) yang dipecat dari perkerajaannya karena diduga telah melakukan suatu kejahatan, tetapi setelah melalui proses pemeriksaan pengadilan, orang tersebut ternyata tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana diduga semula, maka instasi tempat ia berkerja harus menerima kembali orang yang telah dipecat itu. Orang itu harus direhabililitasi kembali nama baiknya.

11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup/Cara Hidup

Bermaksud agar Pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi seorang pegawai negri. Untuk penerapan asas ini di Indonesia diperlukan persesuaian dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

12. Asas Kebijaksanaan

Asas ini mengkehendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan unutk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Berkaitan dengan perlunya tindakan positif pemerintah mengenai penyelengaraan kepentingan umum.

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini mengkehendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena Negara Indonesia adalah negara yang hukum yang dinamis (walfare state) yang menuntut segenap kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat menuju pada penyelenggaraan kepentiangan umum.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan penggalan pembahasan diatas maka dapat disimpulakan bahwa; Hakim seharusnya meninjau azas AAUPB terlebih dahulu sebelum memutus suatu perkara, hakim tidak boleh memutus suatu pekata Tata Usaha Negara hannya dengan melihat kewenangan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat TUN semata, karena hal ini hannya akan mengakibatkan suatu ketimpangan keadilan yang menggambarkan bahwa Badan atau Pejabat TUN cenderung untuk menyalahgunakan kewenagannya, dengan cara membuat keputusan TUN tanpa mempertimbangkan kondisi actual yang terjadi di dalam masyarakat.

[1] WIRATNO, PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009 h. 201.

[2]Ibid, h 203.

[3] LINTONG O. SIAHAAN, PROSPEK PTUN SEBAGAI PRANATA PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DI INDONESIA, cet 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005 h.155.

[4] Ibid, h 154.

Afiirmative Action

2010-11-08T19:31:00.004+07:00

Dasawarsa terakhir ini, percaturan politik Indonesia diramaikan perempuan politikus. Konsekuensinya, persaingan partai dan individu yang terjadi di pentas arena demokrasi makin keras, semarak, ramai, dan sensasional dengan harapan stigma politik hanya milik kaum laki-laki lambat laun akan sirna dan terkikis.

kata affirmative action sebenarnya mempunyai arti kebijakan yang dikenakan kepada kelompok tertentu berupa pemberian keistimewaan atau perlakuan khusus dalam kasus tertentu. misalnya, mengetahui sebagian besar suku Anak Dalam di Jambi masih terbelakang, Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memberikan keistimewaan kepada suku Anak Dalam untuk masuk sekolah. Kebijakan semacam ini tak bisa diartikan sebagai tindakan diskriminatif, melainkan affirmative action.

Program affirmative action merupakan sebuah cara yang banyak direkomendasikan untuk mencapai kesetaraan kaum perempuan. Ketidaksetaraan perempuan terjadi di semua bidang akibat struktrur patriarki di level publik dan privat. Dari sudut sejarah, istilah affirmative action diaplikasikan di level publik di mana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada perempuan. Termasuk, kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan. Program ini dilakukan di banyak negara seiring dengan gerakan perempuan yang bekerja dirana domestik dan internasional.

Implikasi dari munculnya affirmative action adalah dikeluarkannya kebijakan kouta 30% untuk wanita dalam berkecimpung di dunia politik. hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, dan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik. tetapi sampai sekarang hal tersebut belum dapat di realisasi, nyatanya terdapat empat partai politik yang belum memenuhi kouta 30% tersebut, empat partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA), hal itu disebabkan karena karena dalam proses verifikasi banyak caleg perempuan yang dicoret, prosentase caleg perempuan mereka turun sehingga tidak memenuhi kuota 30 persen.

Oleh karena itu, dalam politik, perempuan tetap memiliki ganjalan, kendala, hambatan dan rintangan sosial budaya (cultural social barriers) yang serius, pengaruh sikap primordial, tradisi, struktur lingkungan sosial, dan tatanan agama yang membelenggu dan tak mudah diatasi. Bagaimanapun juga, perempuan harus membuktikan dirinya berkualitas dan layak dipilih sebagai pemimpin, tidak sekadar diletakkan menjadi nomor dua dalam pemerintahan. Mereka bukan lagi menjadi pelengkap, pembungkus, ataupun pemanis dalam pilkada karena berparas cantik dan memiliki popularitas.

Perspektif Anak Jalanan dan Efektivitas Pemerintah dalam Menanggulanginya

2010-10-03T21:58:00.000+07:00

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunnyai kehidupan ekonomi di jalanan, Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang komplek, Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi bannyak pihak, keluarga, massyarakat dan negara. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif.

Menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus.

Merebaknya anak jalanan dari segi kwantitas terlihat jelas berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17, 6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002). Angka-angka tersebut menunjukkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memperihatkan,

Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan tersebut penulis membuat suatu karya ilmiah yang memuat tentang hak-hak yang hilang dari anak-anak jalanan, serta memberikan rekomendasi untuk memecahkan “sebagian” permasalahan anak jalanan yang terus merebak dalam segi kwantitas, serta meninjau efektivitas kebijakan yang dilakukan Pemerintah.

1.2 Tujuan pembahasan

Tujuan dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji, faktor-faktor apa yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan, serta menjelaskan hak-hak apa sajakah yang hilang pada anak jalanan, beserta dan rekomendasi solusinya, serta efektivitas kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

1.3 Metode Penelitian

penulis menggunakan metode penelitian objektif dan empiris, yaitu penulis terjun secara langsung dalam menggambarkan keadaan anak jalanan, yang terdapat di lampu merah Grogol; Jakarta Barat, yang meliputi pola tingkah laku serta faktor-faktornya. Pengumpulan data primer diperoleh dengan pedoman wawancara (interview guide), meliputi pewawancaraan langsung antara penulis dengan beberapa anak jalanan yang berada di lampu merah Grogol;Jakarta Barat.

BAB II PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mendominasi Seorang Anak Menjadi Anak Jalanan.

I. Faktor Keluarga

Perilaku anak jalanan secara nyata baik langsung maupun tidak langsung banyak dipengaruhi oleh peubah latar belakang keluarga, dibanding oleh peubah latar belakang lingkungan, ciri fisik, ciri psikologik maupun oleh ciri sosiologiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor keluarga berperan besar pada terbentuk dan munculnya perilaku anak jalanan, baik perilaku positif maupun negatif. Di samping disebabkan oleh buruknya latar belakang lingkungan,yang berpengaruh terutama terhadap ciri psikologik dan ciri sosiologik anak jalanan.

II. Faktor Kemiskinan dan Strafikasi Sosial

peubah lain salah satunya adalah adanya masalah kemiskinan yang dialami oleh anak jalanan dan keluarganya. Di sisi lain juga adanya struktur sosial dalam masyarakat, yang menyebabkan terjadinya differensiasi social sebagai dampak adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi social diartikan Sorokin (Sajogyo, 1985) sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkhis). Manifestasi dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah.

Anak jalanan digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial rendah atau merupakan golongan bawah dengan status sosial serta posisi kekuasaan/wewenang yang tidak jelas. Tidak memiliki banyak akses ke sumber daya serta tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek (Ritzer dan Godman, 2004).

Sedangkan Weber (svalastoga, 1989) membedakan empat sistem tingkatan sosial, dimana anak jalanan berada pada tingkatan sosial paling bawah, antara lain:

1. Tingkatan kekayaan yang menimbulkan kelas-kelas kekayaan, kelas atas adalah orang hidup dari hasil kekayaannya. Kelas bawah adalah orang yang tebatas kekayaaanya atau mereka sendiri mungkin menjadi milik orang lain.

2. Tingkatan menurut kekuataan ekonomi yang menimbulkan kelas-kelas pendapatan, kelasa atas adalah bankir, pemodal. Dan kelas bawah adalah buruh.

3. Tingkatan yang tercermin menurut kekayaan dan pendidikan.

Tingkatan status sosial, kelas atas adalah orang yang memiliki gaya hidup yang paling dapat diterima, berpendidikan tinggi, dan memegang posisi dengan gengsi sosial yang tinggi pula, serta anak keturunan orang berstatus sosial tinggi.

2. Hak-Hak Yang Hilang Pada Anak Jalanan

I. Hak-Hak Untuk Kelangsungkan Hidup (survival right)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Implentasinya dapat terlihat dari Pasal 24 Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program: (1) melaksanakan upaya penurun anangka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan

II. Hak Terhadap Perlindungan (protection Live)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dari ekploitasi, meliputi (1) perlindungan darigangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalah gunaan obatbius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

III. Hak Untuk Tumbuh Berkembang (development right)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan(formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk

bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian,(6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya,dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatandan fisik.

III. Hak Untuk Berpatisipasi (participation right)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapatdan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapandan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum,dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

3. Metode-metode Untuk Merubah Pola Prilaku Anak Jalanan

pola prilaku merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan kecenderungan membentuk suatu pribadi. Dalam melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk merubah pola prilaku anak jalanan, menurut Moenir (1988) dapat di kelompokan menjadi tiga kategori yaitu, (1) dampak, dilihat dari dampak ada yang positif dan negatif, menetap atau sementara, serta berdampak cepat, normal atau lambat. Bila perubahan terjadi dengan cepat dapat menimbulkan kesulitan pada diri sendiri karena lingkungan di sekitarpun meragukan makna perubahan itu, karena boleh jadi itu hanya sementara (palsu) (2) sifat, menyangkut proses karena menyangkut pada faktor keyakinan, kepercayaan dan kepribadian seseorang dan (3) waktu, perubahan memerlukan waktu ada yang cepat, normal atau lambat. Namun dapat diambil patokan secara umum dan normal , bahwa proses penyesuaian diri seseorang di suatu lingkungan berlaku antara 3-12 bulan.

Upaya merubah prilaku anak jalanan terbagi dalam tiga metode, yaitu:

I. Metode Pendekatan Peroraangan (Personal Approach Method) adalah, cara pendekatan dengan cara penyaimpaan pesan melalui socialization dan extention education terutama pada anak jalanan tentang pentingnya merubah perilaku yang negatif dan positif yang di dasarkan atas kesadarannya sendiri, agar massyarakat dapat menerima mereka kembali di tengah-tengah massyarakat.

II. Metode Pendekatan Kelompok (Group Approach Method) adalah, cara penyampaian melalui diskusi yang terfokus pada kelompok, dengan terfokus pada kelompok, serta melibatkan ketua kelompok anak jalanan, anggota anak jalanan, agen perubahan dan pihak yang memiliki interest terhadap masalah anak jalanan. Dikominikasikan tentang kondisi yang terkait dengan perilaku-perilaku yang ingin dirubah atau dengan kekurangan yang dimiliki anak.

III. Metode Pendekatan Masal/umum (Mass Approach Method) adalah, cara penyampaian dengan cara memobilisir lingkungan disekitar anak jalanan, mulai dari keluarga, kelompok, dan lingkungan di sekitar anak jalanan.

4. Meninjau Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Anak adalah permata bagi keluarga, calon generasi suatu bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa datang, sudah selayaknnyalah pemerintah membuat sutau peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai paying hukum untuk menajamin hak-hak anak khususnya anak jalanan yang sering tertindas hak-hak kemanusian.

5.1 Razia Anak Jalanan

Razia anak jalanan yang dilakukan oleh Tramtib dinilai merendahkan hak asasi anak jalanan, pasalnya sebagian anak jalanan merasa sangat ketakuatan jika melihat adanya razia yang dilakukan oleh pihak Tramtib, sedangkan yang lain membentuk suatu perkumpulan-perkumpulan tertentu mereka sembunyi di jalan-jalan kecil (gang), dan apabila anggotta Tramtib ada yang masuk ke jalan tersebut kumpulan anak jalanan langsung secara beramai-ramai mengahajar salah satu anggota Tramtib itu. Berdasarkan data yang didapat penulis melalui interview secara langsung terhadap anak jalanan, mereka menolak adanya razia karena;

ü Anak jalanan mengangap bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Kami bukan penjahat, kenapa kami dikejar-kejar (topik, salah satu anak jalanan)

ü Pengiriman ke rumah singgah sehabis razia

ü Seringkali Tramtib melakukan kekerasan dalam menggelar razia.

5.2 Rumah Singgah

Salah satu kebiajakan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah rumah singgah, problematika yang terjadi kemudian adalah sebagian anak jalanan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka malas untuk masuk sekaligus menetap di rumah singgah, karena:

ü Mereka tidak merasa nyaman jika jauh dengan orang tua

ü Bujukan orang tua unutk tetap tinngal di jalan, dalam rangka membantu mencukupi ekonomi

ü Kebiasaan menetap, tidur, dan mencari uang dijalan. Sudah tertanam kuat seakan-akan sudah menjadi bagian dalam hidup.

Mereka membutuhkan keterampilan, bukan pelajaran. Sedangkan rumah singgah hannya menyediakan pelajaran layaknya di bangku sekolah.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, kesimpulannya adalah:

Merebaknya anak jalanan dalam segi kwantitas disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; keluarga, stratifikasi social, kemiskinan, dan faktor perubahan social, serta kurang efektivnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Saran:

Saran yang dapat terpetik dari paparan di atas adalah;

Pembenahan harus segara dilakukan baik dari sektor keluarga, sebagai pengaruh awal timbulnya kepribadain seorang anak. Serta peran aktif pemerintah dalam menangani permasalahan yang terkait tercermin dari beberapa kebijakan, yang dalam implementasinya dinilai kurang efektive. Khusunya razia yang dilakukan oleh satuan Tramtib. Hendaknya pebimbingan anak jalanan dilakukan tidak dengan cara pendekatan keamanan, mealinkan dengan cara pendekatan kejiwaan. Jadi pemerintah seharusnya mengerti alternatif apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak jalanan. Karena berdasarkan hasil wawancara mereka sering mengeluhkan hal itu, bahwa mereka bukan penjahat mengapa mereka dikejar-keajar seperti layaknya seorang penjahat oleh satuan Tramtib. Lain halnya dengan kebijakan diadakannya rumah singgah. Sebagian anak anak jalanan merasa bosan disana, dikarenakan anak jalanan pada dasarnya memiliki jiwa yang bebas tidak terkekang oleh sesuatu, oleh karna itu mereka berkata bahwa jika ingin menekan beredar kami di jalan, kami menginkan keterampilan bukan pelajaran. Sedangakan di rumah singgah hannya pelajaran layaknya di bangku sekolah yang mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA.1989. Mengenal Sosiologi Hukum.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, Prof. DR. SH. MA.1988. Pokok-pokok Sosiologi hukum.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

(Sumber: http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&q=solusi+anak+jalanan)

(Sumber: http://www.depsos.go.id/unduh/Sri_Tjahjorini_Sugiharto.pdf)

(Sumber: http://forester-rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak-terlantar-generasi-harapan-bangsa.html)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Road of Fame

2009-11-13T01:20:00.002+07:00

Tgl 13 November 2009 (tepatnya hari ini) bakal diadain lomba debat internal di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

B.O.S juga turut berpartisipasi dalam lomba ini, yang mengangkat topik "PK oleh Jaksa" sebagai topik babak penyisihan dan "Privatisasi BUMN" sebagai topik babak final.

Lewat lomba ini, diharapkan anak-anak B.O.S bisa menerapkan kemampuan berdebat yang selama ini uda dipelajari dalam medan langsung. Tujuannya, supaya pengalaman dalam mengikuti lomba-lomba debat seperti ini makin terasah, dan anggota-anggota B.O.S makin terbiasa menghadapi tekanan lomba.

Jadi.....

SEMANGAT, Buat semua tim B.O.S I-VII yang turun di lomba debat ini. God bless Y'all! Mari kita tunjukin ke orang-orang seperti apa B.O.S yang sesungguhnya!

Bulan Suci

2009-09-20T19:42:00.004+07:00

Kami,kluarga besar BOS mengucapkan:

MARHABAN YA RAMADHAN

Selamat hari Raya Idul Fitri 1430 H..

Minal aidin walfaidzin, mohon maap lahir dan batin.

Eniwei, selama bulan ramadhan kali ne, kita juga sempet buka puasa bareng lhooo . .
Buka puasanya di Foodcourt Grogol . . Tujuannya mau lebih mengakrabkan diri lagi terutama dengan anak-anak yang baru gabung dengan B.O.S . .

Selama acara berlangsung, anak-anak pada ramee banget.. hehehe.. namanya juga B.O.S, ga bisa deh ngelewatin sebuah acara diem-dieman xD

inilah muka orang-orang yang ikutan Buka Bareng malam itu...

Anak-anak baru yang tadinya masih malu-malu kucing pun ketularan gilanya kakak-kakak di B.O.S wkwkkwkw...

kk" b.O.s bareng adek-adek B.o.S . .

Bang Vicky yang da lulus jadi S.H juga menyempatkan diri hadir lhoo.. Kapan lagi gitu bisa ngumpul bareng-bareng para pendiri B.O.S? hihihihihi..

Ka dhika, Ratna, n Bang Vicky . .

Ada pasangan yg mesra juga . .

(Bang Dani n Bunga . .Tertangkap basah kamera paparazzi . . wkwkwkkw..)

Dan tante-tante B.O.S...

Hehehehhhe...

Sekiaaann..

Cao dolo yahhh..

Menyambut Semester Baruuu

2009-08-24T14:50:00.003+07:00

Sekarang bulan Agustus, artinya semester baru uda dimulai lagi, dan kegiatan B.O.S pun uda saatnya aktif lagi setelah vakum selama liburan.

APa sih yang baru di semester ini?

Hoho, uda pasti donnggg...

anggota-anggota baru B.O.S dari angkatan 09!!

Di semester baru kali ini, B.O.S menerima sekitar 17 anggota baru yang berasal dari angkatan '09. Penyambutan diadakan hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2009, bertempat di lantai 3 Gedung M, ruang M305.

suasana penyambutan anggota baru B.O.S..

Penyambutan dibuka oleh Tiffany selaku waketu dan sekaligus MC.. Dilanjutin perkenalan kakak-kakak yang uda berkecimpung duluan di B.O.S, lalu sambutan dari salah satu pendiri B.O.S, Ka Andhika, perkenalan anak-anak baru, dan pada puncaknya, dimainkan game tradisional B.O.S, yaitu Legislative Game...
Lewat game ini, tampaknya adik-adik baru B.O.S jadi lupa rasa malu-malu di awal, dan semua jadi seru banget saling mempertahankan argumen masing-masing ^^

Lalu, untuk lebih mempererat persaudaraan di sini, hari Jumat tanggal 21 Agustus, B.O.S jalan-jalan maen ice skating di TA..
Seru loohh.. Ada yang jatoh-jatohan, ada yang tidak berdaya, ada yang heboohh, ada yang songoongg, dsbb.. hehehe!

di sela-sela pelapisan es..

KA B.O.S jurusan... errrr..

Mo foto, ehhh ketauan abang skatenya :P

Nah, dengan adanya tambahan anggota keluarga yang baru di B.O.S, semoga ke depannya B.O.S bisa makin kompak dan makin hebat lagi yaa.. ^^

Oia, hari Jumat tanggal 14 Agustus 09 kemaren, beberapa anggota B.O.S sempet diundang ke acara Mahkamah Konstitusi TV di JakTV lhooo...
Sempet ketemu dengan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Mahmud, juga..
^^

B.O.S waktu ke MKTV..

Padjajaran Law Fair Report

2009-07-15T00:13:00.007+07:00

Sebelumnya maaph bangetttt karena report yang ini teladdd!!!

Yang pasti, tanggal 23-25 Mei 2009 kemaren, tim B.O.S Untar kembali ikut di lomba debat, kali ini standarnya lebih tinggi karena merupakan event besar yang diadakan Universitas Padjajaran dalam rangka memperebutkan Piala Sri Soemantri. Selain itu juga ada lomba Legislative Drafting, di mana peserta harus membuat draf sebuah UU, atau lebih dikenal dengan rancangan undang-undang.

Lomba debatnya sendiri diadain tanggal 24 Mei. Sistemnya divisi, kayak sistem penyisihan piala dunia sepakbola. Tim-tim yang akan bertanding masuk dividi A, B, C, dst. Tim Untar masuk divisi D. Lawan-lawannya dari univ Pattimura, dsb..

Awalnya, tim Untar sedikit mengalami shock di awal-awal lomba, tapi setelah itu tim debat UNTAR uda bisa beradaptasi dengan lombanya dan mulai bsa menunjukkan kemampuannya. Dengan bantuan dari pembimbingnya, Drs. Teddy Nurcahyawan, mereka mulai menyerang lawan.

Sayangnya kita lagi-lagi ga beruntung. Meskipun poin total lebih tinggi dari tim-tim besar macam UI atau Trisakti, tapi UNTAR ternyata ga berhasil maju ke babak final. Memang di atas langit masih ada langit ya.. :)

Tapi sekali lagi yang kita cari di sini bukanlah kemenangan, melainkan sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah kita berusaha mencari apa yang masih kurang, sehinga nanti bisa diperbaiki.

Tanggal 25, giliran tim Legislative Drafting yang tampil. Penampilan mereka cukup oke, apalagi tim UNTAR didukung oleh Ketua DPM, mantan siswa Boston University, dan juga anggota PCJ (Phillip C. Jessup, kejuaraan mootcourt internasional)..

Btw, ni foto-fotonya..

Tim debat UNTAR, ki-ka Putra, Matthew, Catherine a.k.a Erin

Tim debat bareng pembimbing, Pak Teddy

Tim legislative drafting, ki-ka Daniel, Daniyanti, Yunita

Btw, 2 ari lagi B.O.S ultah! Thanx bwt Bunga yang uda ngingetin xDD
Moga-moga ke depannya kita semua bisa makin maju dan makin kompak ya!

Omong-omong, ada orang tak dikenal masuk ke blog ini, dan ngasih komentar "such a big mouth"..

Such a big mouth? Yep, we are such a big mouth, because we are Battle of Speech, girl.. We're not a bunch of idiots who only remain silence when we actually HAVE to talk. We speak up our minds, so that's why we're in this Battle.. It's not an ordinary battle.. It's Battle of Speech.
:))

Ciao!

Son of Man

2009-05-15T11:25:00.002+07:00

Son of Man

Oh, the power to be strong
And the wisdom to be wise
All these things will
come to you in time
On this journey that you're making
There'll be answers that you'll seek
And it's you who'll climb the mountain
It's you who'll reach the peak

Son of Man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of Man, a man in time you'll be

Though there's no one there to guide you
No one to take your hand
But with faith and understanding
You will journey from boy to man

Son of Man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of Man, a man in time you'll be

In learning you will teach
And in teaching you will learn
You'll find your place beside the
ones you love
Oh, and all the things you dreamed of
The visions that you saw
Well, the time is drawing near now
It's yours to claim in all

Son of Man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of Man, a man in time you'll be

Son of Man,
Son of Man's a man for all to see

Lomba Debat Trisakti 6-8 Mei 2009

2009-05-15T11:11:00.003+07:00

Untuk lomba debat nasional yang diadakan Universitas Trisakti tanggal 6-8 Mei 2009, B.O.S juga ikutan berpartisipasi lhoo..

Yang jadi pesertanya adalah Bella Wilda Sayuti sebagai penanggung jawab, Mario Liony Sutandi, dan Tiffany Tourina Kentjana.

Setelah melalui berbagai perjuangan, hasil akhirnya team UNTAR hanya berhasil mendapat juara 4 dengan selisih poin tipis dari juara 3.

Lewat hasil ini, semoga kita semakin tau kekurangan masing-masing, dan bisa memperbaikinya supaya di kemudian hari kita yang akan berjaya.

OK!!!

Semangatt!!

[Team UNTAR.. Ki-Ka : Tiffany, Bella, Mario]

FYI, Team UNTAR bakalan tanding lagi di Lomba Debat Nasional Universitas Padjajaran tanggal 23-25 Mei 2009.
MAri kita beri dukungan semangat ke mereka!!
Semoga mereka bisa membawa hasil yang lebih baik lagi... Amin!

Laporan PELATIHAN KOMUNIKASI DAN ETIKA PUBLIK

2009-04-21T10:35:00.006+07:00

Teman-teman, kemaren tanggal 17-19 April 2009, akhirnya pelaksanaan Pelatihan Dasar Battle of Speech 2009 yang bertajuk PELATIHAN KOMUNIKASI DAN ETIKA PUBLIK akhirnya terealisasi juga. Acaranya seru dan sukses abis, pokoknya semua dijamin dapet pengalaman yang ga terlupakan.

Penasaran kea apa acaranya?

Kita cerita-cerita dikit yah...

^^

HARI 1

Acara pertama dimulai dengan sambutan dari Dekan FH dan Ketua DPM FH. Setelah sambutan, ternyata acaranya uda langsung dimulai. Game pertama sebutlah sebagai City Game. Peserta diberi petunjuk untuk pergi melalui jalan bebas hambatan menuju perkampungan islam, lalu cari Warung Bunga. Para peserta dengan mudah menemukan 'perkampungan islam' yang dimaksud (yaitu Perumahan Islamic Village di Karawaci).

setelah itu, para peserta mendapat petunjuk kedua mereka, yang ternyata lumayan mengagetkan karena petunjuk berikutnya adalah mencari pemakaman kecil di dekat express way - hitung nisannya - klasifikasikan dalam jenis kelamin, umur, dll - kemudian cari mantan ketua RW di blok 'jumroh' - tanyakan pada beliau mengenai kendala beternak ayam - cari pemuda bernama PEKIK YS - minta minuman pelepas dahaga padanya.

Ketiga kelompok saat itu mulai bergerak mencari pemakaman kecil yang terletak di sebelah jalan tol. Demi mengalahkan ketakutan, ternyata ketiga kelompok itu bekerja sama di tugas pemakaman ini ^^
Mereka semua bersama-sama melalui tanah pemakaman yang tanahnya licin dan lengket karena hujan, berhati-hati menghindari kuburan-kuburan yang ternyata tidak bernama dan hanya ditancapkan pohon kecil sebagai penanda (tapi tetep ada juga yang nginjek ^^), bekerja sama mengingat nama-nama yang tertera di nisan, dsb..

Pada akhirnya tugas kuburan selesai.

Berikutnya mencari mantan Ketua RW. Karena semua bingung dgn istilah 'jumroh', maka anak-anak memutuskan untuk mencari mantan ketua RW yang pernah beternak ayam berdasarkan petunjuk. Ternyata ini terbukti menjadi kesalahan besar ^^.

Menurut petunjuk orang-orang di musola, satu-satunya mantan ketua RW yang pernah beternak ayam di situ adalah pak Musilat. Anak-anak ditunjukkan jalan ke rumah pak Musilat. Begitu sampai di sana, anak-anak harus menunggu sebentar karena Pak Musilat sedang sholat. Setelah itu, mereka dipersilakan masuk dan diminta menunggu di sebuah ruangan luas yang nyaman.

Begitu Pak Musilat datang, anak-anak pun mulai bertanya-tanya mengenai kendala peternakan ayam. Namun, setelah beberapa saat bertanya-tanya, ternyata terkuaklah bahwa Pak Musilat tidak tinggal di Blok Jumroh! Ternyata peserta sudah salah orang!
Padahal mereka sudah ditawarin nginap dsb lho... Hahahahaha..

Saat mereka pulang dari rumah Pak Musilat, jam sudah menunjukkan pukul 21.00... Di tengah jalan, mereka bertemu Pak Pudek 3, Pak Yuwono, dan akhirnya terkuaklah bahwa ternyata mereka salah mengikuti petunjuk!!

Tapi yang terpenting, tujuan dari City Game ini adalah melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh peserta ^^

Berikutnya kami ke rumah Pak Yuwono yang teryata terletak di blok Minah, blok Jumroh tersebut. Anak-anak mengisi tenaga, lalu berikutnya kami menuju Kampus IV Untar, tempat yang akan jadi lokasi pelatihan sesungguhnya.

Sampe di Kampus IV, kami langsung masuk ke sesi materi, etika oleh Pak Yuwono. Sesi berikutnya dibawakan oleh Pak Teddy Nurcahyawan mengenai cara berpikir mahasiswa. Kedua sesi ini sangat menarik, terbukti para peserta tetep terbangun sampai jam 1 pagi meski uda lelah, capek, dan lengket blum mandi ^^

Dengan itu, berakhirlah sesi hari pertama..

HARI 2

Sesi hari kedua lebih melelahkan lho dibanding sesi pertama.

Peserta bangun jam 7 pagi. Setelah sarapan, dsb, kita langsung dibagi dalam kelompok HARIMAU, ELANG, ULAR, DAN AYAM. Masing-masing kelompok 4 orang. Setelah sesi Mengenal Pribadi dalam Kelompok, anak-anak langsung diberikan game berikutnya yaitu B.O.S Game.

Dalam B.O.S game, tiap kelompok harus memecahkan sandi-sandi yang sudah disiapkan oleh panitia. PAra peserta diperbolehkan menangkap anggota kelompok lain untuk dibarter dengan sandi dsb.
Permainan berjalan seru dan 'panas' karena tiap tim betul-betul mengerahkan kemampuan terbaik mereka dalam menangkap musuh, bernegosiasi, dan memecahkan sandi.

Selanjutnya, jam 12 siang permainan diakhiri. Pada saat sesi evaluasi, ternyata terjadi 'perdebatan' antara panitia dan peserta ^^
Beberapa peserta berpendapat negosiasi dan komunikasi yang sudha mereka lakukan tidak dianggap oleh panitia, karena ternyata kelompok yang menang cuma dinilai berdasarkan sandi yang didapat, apakah berurutan atau tidak, serta apakah sandi itu betul-betul milik kelompok mereka sendiri (misalnya kelompok harimo dengan sandi harimo, kelompok elang dengan sandi elang). Beberapa peserta tidak terima sehingga akhirnya mereka angkat bicara.
Maklum, kita kan anak-anak B.O.S harus berani bersuara dong klo ada sesuatu yang kita anggap tidak benar.

Setelah makan siang, anak-anak diberikan materi berikutnya yaitu Argumentasi Hukum oleh Kak Tatu. Kak Tatu juga adalah alumni dari FH Untar yang sekarang sedang menyelesaikan tesisnya di UnPad. Melalui materi ini, anak-anak jadi tau gimana cara menbentuk argumentasi hukum yang benar dan baik. Salah satu rahasianya adalah IRAC. Apaan tuh IRAC? Makanya ikutan B.O.S, nanti pasti dikasih tau deh ^^

Setelah sesi Kak Tatu, ada sesi Public Speaking oleh Pak Ponco. Pak Ponco membawakan sesi ini dengan sangat menarik dan bersemangat. Peserta diberi tahu tips dan trik saat sedang berbicara di depan umum. Meski ada beberapa peserta yang terkantuk-kantuk karena lelah setelah game sebelumnya, tapi Pak Ponco dengan kreatif membangunkan mereka kembali sehingga fokus lagi ke materi.

Akhirnya, setelah makan malam, diadakan game berikutnya yang disebut Legislative Game.
Cara mainnya gampang. Ga ada aturan apa pun yang ditetapkan oleh panitia. Panitia cuma menyediakan beberapa 'Rancangan Undang-Undang' yang harus dipilih peserta berdasarkan tingkat prioritasnya. Yang seru saat para peserta memilih RUU yang berbeda untuk dijadikan prioritas. Saat wakil dari masing-masing kelompok tampil mempresentasikan pilihan-pilihannya, kelompok-kelompok lain boleh bertanya dan mendebat keputusan kelompok tersebut. Pokoknya seru dan betul-betul menguji intelektualitas serta teknik masing-masing peserta.

Materi dilanjutkan dengan materi motivasi oleh Pak Priyadi. Pak Priyadi banyak berkomunikasi dengan peserta dengan bertanya macam-macam sehingga peserta jadi aktif menjawab...

Lebih malam lagi, saat dikira materi-materi sudah selesai, ternyata datang Bang Vicky, sesepuh salah satu pendiri B.O.S...
Materi yang dibawain Bang Vicky namanya AntiMateri. Kenapa disebut AntiMAteri? Karena satu-satunya yang bukan materi dalam diri manusia adah perasaan. Tujuan dari antimateri ini adalah untuk membiarkan para peserta membuka hati mereka masing-masing, jiwa masing-masing yang selama ini terutup topeng dan pertahanan yang begitu tebal. Pada akhirnya seluruh peserta benar-benar mengungkapkan seluruh perasaannya bahkan yang terdalam sekalipun. Air mata pun berjatuhan... Sesi ini membuat kita semua sadar, kita sama-sama manusia. Meski sehari-hari berbeda.. Ada yang ceria, ada yang selalu dikelilingi orang banyak, tapi ternyata apa yang tampak di luar tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam diri seseorang...

Selesai AntiMateri Bang Vicky, peserta diguhkan film yang sangat menginspirasi.

Acara dinajutkan dengan Ikrar B.O.S. Para Peserta aawalnya duduk membentuk lingkaran sambil memejamkan mata. Oleh Ka Dhika, ditegaskan bahwa kita semua, anggota B.O.S adalah saudara, kita keluarga besar Battle of Speech. Setelah itu Ka Dhika mempersilakan anak-anak yang tidak mau bergabung dgn B.O.S untuk keluar dari lingkaran. Tapi anak-anak dengan berani menerima tantangan tersebut, tidak ada yang keluar dari lingkaran. Akhirnya ikrar pun diucapkan, dan akhirnya, semua resmi menjadi anggota B.O.S.

Dan setelah itu, ternyata peserta masih mendapat kejutan lain. Panitia menyiapkan BBQ! Akhirnya malam itu anak-anak having fun lagi deh... Hehe..

HARI 3

Hari ketiga dimulai agak siang, pukul 9. Kita kembali disuguhkan lanjutan dari film yang semalam.

Setelah film selesai, acara berlanjut ke evaluasi acara oleh seluruh peserta, yang tentunya dilakukan dengan cara yang unik dan berbeda juga, ga cuma duduk trus nulis di atas meja. ^^

Setelah makan siang, acara pun ditutup oleh kata-kata dari Pak Yuwono selaku pudek 3.

Acara pun selesai sudah.....

Makasih ya buat para panitia yang uda cape-cape nyiapin acara semenarik itu ^^

Jawaban Koenigsberg Bridge Problem

2009-04-19T16:23:00.002+07:00

Baru nyadar klo teka-teki ini ga kejawab-jawab..
Hehe..

Jadi sekarang kita beberin jawabanya yea..

jawabannya :

"Muter lewat hulu sungai"

:)

It's Just Finished...

2009-04-19T16:21:00.002+07:00

Guys, kita baru aja nyelesaiin diksar pertama Battle of Speech yang bertajuk

PELATIHAN KOMUNIKASI DAN ETIKA PUBLIK..

Acaranya seru abis lhoo :)

Laporan selengkapnya menyusul yah...

Update!

2009-04-09T00:28:00.004+07:00

Akhirnya blog ini di-update lagi ^^

Sorry yaa.. abisnya belakangan lagi pada sibuk-sibuknya kul nih..
Belom lagi pada semester ini kita pada abis ngrombak jadwal.. Dari yang tadinya hari Kamis jam 13.00 gada kul, sekarang malah ada kul.. Jadinya kita bikin dua jadwal.. Hari Kamis pukul 13.00 dan hari Jumat pukul 11.00..Untungnya Ka Dika, yang meskipun lagi sibuk ma skripsinya, masih mau merelakan waktunya 2x seminggu buat ngbimbing kita.. Tenkyuu yaa Abang... ^__^
*ngakak sendiri dahhhh*
hehe..

Selan itu, yg menghambat updatenya blog ini yaitu ada salah paham dengan BEM FH perihal Lomba Debat..
Anak-abak B.O.S yang terkenal berintelektual, kritis, dan hangat secara kebersamaan dgn berani menyatakan pendapatnya sampe-sampe membuat senior BEM FH keluar dari rapat.. Hehe.. Maap ya kakak-kakak senior.. No hurt feelings.. Malum masih junior yang perlu dibimbing =)
Tapi minimal anak-anak B.O.S uda punya keberanian yang uda teruji secara mental. Hehe pede amad ya bilang mental uda teruji? ^^ Maklum karena waktu rapat itu gada sesepuh-sesepuh macem Bang Viki ato Ka Dika yang bantuin.. Yang ngomong anak-anak 08.. Canggih ga tuh? ^^
Mau punya keberanian kea kami? Makanya masuk B.O.S aja..^^

Masalah kesalahpahaman lomba debat ini sendiri karena awalnya ada kebingungan ini masalah proker siapa dan masalah anak-anak B.O.S yang juga diminta jadi panitia sekaligus peserta.. Masa yang nyelenggarain jadi peserta juga? Kan ga fair... Tapi endingnya kemaren, ketua BEM FH dateng ke pertemuan B.O.S dan meminta maaf karena lomba debatnya, yang tadinya mo diadain bulan April, jadi dibatalkan TT-TT
Dgn berat hati kita menerimanya, tapi inget aja apa kata Ka Dika...

"Hanya jiwa-jiwa pengecut yang tidak siap menerima penantian untuk sebuah kemenangan !!”

Kemenangan disini yang dimaksud adalah dengan adanya lomba debat yang kami yakin nanti pasti kebuka jalannya, secara kita dalam jalan yang benar kok, hehehe..

Wah2, jadi ngomong panjang lebar dah niew xD

Aturan kali ini mau kasih taw materi apa yang Ka Dhika bawain waktu awal semester ini, tapi gpp biar teman2 B.O.S bisa taw apa yang terjadi di B.O.S secara di B.O.S semuanya terbuka, ga da yang ditutup–tutupi, namanya juga satu keluarga, ya khan? Hehe..

Jd waktu pertemuan pertama, Ka Dhika kasih taw tentang materi “What is our Goal ?!” (Apa sih tujuan kita??) Karena untuk pertama kali, sebelum kaki kita melangkah, kita harus tahu dulu kemana kita akan melangkah.. Buang prinsip let it flow, karena dengan adanya perencanaan dan tahu akan tujuan yang mau kita capai, maka kita tinggal mencari cara bagaimana cara mendapatkannya..

Kak Dhika juga nyetelin video gt..
Awalnya sih bingung ya, soalnya yang diputerin malah video gajebo ttg sekumpulan anak kecil yg gy maen sepakbola.. xD
Tp ternyata video itu mengajarkan bahwa kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana.. Jangan sampe kita uda masuk ke medan perang tapi ga taw tujuan kita apa, bisa mati kita =P
Contohnya kea di video itu, dmn mereka bikin blunder ke gawang sendiri..

Begitu juga ketika kita nanti lomba debat..

kita harus tahu dulu bahwa kita mengikuti lomba debat bukan cuma mo jadi tim hura-hura-doang-yang-penting-ikut, atau cuma nargetin jadi juara 6 aja ato juara 9, tapi kita harus targetin jadi juara satu. Walaupun nantinya hasil dengan keinginan bisa beda, tapi dengan adanya tujuan itu, yang menjadi nyawa dan semangat kita, kita bisa terus termotivasi untuk mencapai tujuan dengan sempurna.. Tapi dipikir2, kalo tujuan udah ada, semangat udah dibangun, persiapan juga udah, tapi lombanya ga ada gimana bisa menyempurnakan tujuan itu, ya kan? Tanya kenapa?? Huehuehe.. (Ya Tuhan biarlah doa kami di dengar,biarlah kiranya pihak2 yang berwenang terbuka hatinya agar diadakan lomba debat ini,supaya kami bisa terasah lagi kemampuannya dan ketika lomba debat dengan univ lain bisa menang sehingga bisa membawa harum nama FH UnTar)

Itu sekilas cerita tentang materi yang Ka Dhika pada kesempatan itu bawakan.. Kalo mau tau lengkapnya Ka Dhika kasih materi apa, ikut dong pertemuan B.O.S setiap hari Kamis jam 13.00 dan Jumat jam 11.00 di Lantai 3 Gedung M..
Bingung tempatnya dimana?? Tanya aja kalo udah dilantai 3,pasti tar ada yang ngarahin kok.. Masa udah mahasiswa tapi nanya aja takut? Hehe.. Apa lagi anak hukum. Buktikan mentalmu teman.. ^^

O iy,hampir lupa..
Di pertemuan itu, Ka Dhika juga kasih tahu kalo B.O.S bakal ngadain LIAR..

Waduh, apa tuh LIAR?? Jgn-jgn acara bwt bikin kita jadi liar??
Wkwkwkkwkw
Jangan mikir yanng macem2 dulu yea...

LIAR adalah kependekan dari peLatIhan dasAR,hehehe..
Semacam Diksar (Pendidikan Dasar), tapi yang ini beda.. Dari namanya aja udah beda.. Pelatihan + Pendidikan gitchuu lhoo..
Pelatihannya bakal lebih banyak prakteknya kok ketimbang duduk dengerin pembicaranya sampai tertidur-tidur, hehehe...
Tapi Ka Dhika ga mau cerita banyak disana bakal ada apa aja.. Katanya sih ga bakal seru klo da dikasih tau dr sekarang.. Yg pasti ikut aja, ga bakalan nyesel!! Hehe..

Tapi neeehh... Stelah dikulik2 dapet juga info2nya dikit.. misalnya pembicaranya yang rencananya bakal diisi oleh beliau2 ini :
Yuwono Prianto, S. H., M. H. (Bapak PUDEK III kita tercinta)
Drs. Teddy Nurcahyawan S.H,M.H…

Mayan ini kalo mau PDKT sama doski xD
Tapi kata Ka Dhika ga boleh ikut kalo cuma mo PDKT, karena sayang kalo tujuan utamanya itu.. xD
tujuan utamanya mending untuk nambah ilmu (terutama skill),nambah teman n yang jelas2 pengalaman tak terlupakan..

Tapi cuek aja laaahh…
Itung2 sambil nyelam minum aer..
Ilmu dapet, PDKT lancar (jadi nilai aman kali ya hihihi)

Selain beliau2 diatas, pembicaranya jg bakal diisi oleh penyiar radio lhoo.. Tentang publik speaking gt.. tapi gak dikasih tahu siapa namanya.. Plus ada pembicara lagi yang masih dirahasiain..
*banyak rahasia yah senior”nya??* hehe

Nah buat game2nya, gosipnya sih ada:
• City Game
• Consensual Game
• Out of Comfort Zone

Dan masih banyak lagi, tp masih dirahasiain jg.. Sama ada 1 acara yang secret bgt, yang katanya bakal jadi puncaknya, dan kita ga bakal lupa deh.. Hwhw… Ini yg bedain dengan acara2 sejenis..

Duh jadi ga sabar buat langsung ke hari H ne,hehehe!!

Ayo teman” juga pada ikut donk biar makin rame!!
Makin rame brarti makin banyak teman, makin banyak teman brarti makin banyak koneksi, makin banyak koneksi berarti makin gampang cari kerja.. Masalah tar keterima kerja atau ga sih tergantung kitanya juga, hehehe…

Acaranya diadakan pada tanggal 17-19 April 2009 (tenang aja UTS da kelar kok)

Biaya HANYA Rp. 50.000,- udah dapetin smua yang tadi dah diceritain loh...

Oy sama ada sertifikatnya loh,makanya rugi kalo gak ikut..

Acaranya nginep,dijamin asoy geboy....

Makanya buruan ikut tempat terbatas nih,jangan lupa kasih taw teman yang lain y ^^

Königsberg Bridge Problem

2008-12-29T19:30:00.004+07:00

Barusan nemu sebuah teka-teki yang berkaitan dengan slogan B.O.S... Think out of the box..

namanya Königsberg Bridge Problem.

Perhatiin gambar ini ya.

Gambar itu menunjukkan 7 jembatan yang ada di kota Königsberg.

Pertanyaannya, apakah ketujuh jembatan itu bisa dilalui hanya dengan sekali jalan? Dalam artian satu jembatan ga boleh dilalui lebih dari dua kali.

Klo menurut para matematikawan, hal itu ga mungkin. Dan teka-teki ini bisa dibilang ga ada penyelesaiannya.

But...

sekali lagi balik ke slogan kita.

Think out of the box..
hehe..

have fun ya semua!

Klo uda nemu jawabannya, tinggalin aja di komen! Ato kirim ke imel B.O.S.. ok..

Perjuangan adalah Pembuktian dari Kata-Kata

2008-12-23T23:45:00.002+07:00

Berikut ini sepatah kata dari Bang Vicky, salah satu sesepuh B.O.S..

***************************************************

Dan Perjuangan

Adalah

Pembuktian Dari kata2

Congratulation ya untuk B.O.S (Battle of Speech) atas di legalisasinya B.O.S di MuKer Fakultas Hukum 2008 kemarin, semoga ini bukan akhir dari perjalanan tapi justru awal dari sebuah kelahiran, layaknya anak bayi yang baru lahir..
Dia harus terus belajar dari merangkak...melangkah...kemudian berlari...sampai akhirnya ia harus kembali duduk dan di papah ketika ia tua nanti..

Ada orang bijak yang berkata, membuat sesuatu adalah hal yang mudah tapi mempertahankan yang udah ada, adalah hal yang sulit....

sukses buat bos..

beribu tantangan akan hadir di depan..tapi selalu gunakan kepala yang dingin dan hati yang tenang...sebab hati seperti kompas...bisa menunjukan arah, tapi ia juga seperti parasut yang hanya berguna ketika terbuka.. jangan biarkan ketakutan di kepala menutup hati.. tapi biarlah hati terbuka. .dan seluruh dunia akan keluar dari dalam diri anda...

SUKSES untuk teman, sahabat, adik, dan rekan-rekan seperjuangan Battle of Speech

Kecerdasan Adalah Mentari

Kesadaran adalah cakrawala

Kesabaran adalah Gunung

Raihlah cita2

Karena Perjuangan

adalah

Pembuktian

Dari Kata-kata

(W.S Rendra)

B.O.S has been LEGALIZED! MuKerMa 2008 report

2008-12-23T14:09:00.003+07:00

Kabar baik banget teman-teman..

Pada tanggal 19-21 Desember 2008, beberapa temen B.O.S [Catherine Constantine dan Tiffany] dan juga Pak Ketua, Andhika, pergi mengikuti MuKerMa [Musyawarah Kerja Mahasiswa] 2008 dengan tujuan utama melegalisasikan B.O.S..

Dan sekarang, dengan bangga kami menyatakan B.O.S sudah mendapat persetujuan untuk dilegalisasi sebagai sebuah lembaga di bawah Departemen Penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Untar!

*tepuk tangan*

Nah, dengan dilegalisasinya B.O.S, bukan berarti perjuangan uda berakhir..
Justru masih byk yg harus dilakukan demi tetap berlangsungnya B.O.S dan tercapainya cita-cita B.O.S..

Tetep dukung kami ya semuaa...^0^

______________________________________________

d.o.k.u.m.e.n.t.a.s.i
(click image for bigger)

*pak ketua [sori ya fotonya buremmm.. xD]*

*suasana rapat*

IHL : ROAD TO FINAL

2008-12-09T17:18:00.005+07:00

good news for today, guys..

Tim B.O.S yang maju dalam kompetisi IHL masuk 3 besar dan akan berjuang merebut juara pertama tanggal 14 Desember 2008. Lokasinya di Mahkamah Konstitusi.

Dateng n support yea!

Ciao!

*****************************************
*team IHL*

Ganbatte ne!! Jia you!!!

2008-12-01T14:01:00.000+07:00

B.O.S mengucapkan,

MET BERJUANG DI UAS SEMESTER INI YAAA SEMUAAA!!!

Semoga semua lulus dgn nilai-nilai memuaskan, dan bisa nglanjutin perjuangan di FH semester depan..

oke!

Ciao!!

Mana ekspresinya??????

2008-12-01T13:42:00.000+07:00

Tanggal 27 November 2008 kemaren secara resmi adalah hari terakhir pertemuan B.O.S untuk semester ganjil 2008/2009.

Nah, di hari terakhir ini, Ka Dhika pny tugas khusus bwt semuanya, yaitu bawa buku cerita minimal 1. Bukunya terserah, mau komik, novel, yang penting buku cerita.

Buat apa yea bawa" buku cerita?
Spekulasi yang muncul bermacam-macam. Ada yang ngirain buat disumbangin, ada yang bilang klo Ka Dhika mo ngliat karakter kita dr buku yang kita baca, dsb..

Tapi ternyata..

Buku-buku cerita tersebut..

untuk..

latihan ekspresi.

Yup, singkat kata, ekspresi para tunas-tunas baru FH masih belum keliatan banget, jadi di kesempatan terakhir ini, anak-anak pada dilatih ekspresi. Masing-masing disuru maju, trus dia pilih orang laen untuk maju berikutnya, dan orang yang dipilih itu milihin buku untuk dibaca oleh si pemilih, begitu seterusnya.

Hasilnya juga variatif banget..

Ada yang ekspresinya dataaarr, tapi intonasinya bagus..
Ada yang awalnya bagus, tapi terakhir-terakhirnya dataaarrr...
Ada yang feelnya ga dapet..
Ada yang keren banget pengekspresiannya..

Macem-macem de pokonya!!!

Berikut dokumentasinya..

1. Riska lagi menghayati..

2. Matt lagi berusaha nggombal.. XD

3. Bang Dani yang centilll..

hehe...
sry ya yg ga kepoto..
Soalnya ga semuanya kefoto nih.. Yg depan-depan terutama..

Trus, di akhir sesi, kita ngbahas tentang apa yang mo kita lakukan di B.O.S semester depan. Ada banyak ide yang muncul, yang iya kita akan usaha terus supaya B.O.S bisa makin dilihat di depannya dan punya peran tersendiri di FH Untar.

Untuk yang mo join, bisa hubungi imel B.O.S di

battleofspeech@yahoo.com

ok!

Ciao!

Sayonara Bang Viki!!

2008-11-21T14:54:00.000+07:00

Kemaren, tanggal 20 November 2008, adalah hari terakhir salah satu leluhur B.O.S, yaitu Bang Vicky, melatih.

Kegiatan hari itu?

He gave us all chances to ask him anything. 3 Questions each person.

Trus, di sesi ke-2 dia minta ditulisin kekurangan dia, kekurangan B.O.S, dan harapan anak-anak ttg B.O.S..

Dan di penghujung acara, dia menyampaikan apa yg dia sebut "Kata-Kata Terakhir"
*Bang Vicky Bersabda~*

And that was..

Apa yang Anda lihat akarnya ada di dalam yang tidak kelihatan
Bentuk-bentuk bisa berubah-ubah tapi hakekatnya tetap sama
Setiap keindahan yang luar biasa dan setiap kata-kata indah akan sirna
Jangan berkecil hati, mengapa menangis?
Sumber, asalnya abadi
Tumbuh bercabang memberi hidup baru dan kegembiraan baru
Sumber itu ada di dalam Anda dan seluruh bumi ini keluar dari situ
[Djalaludin Rumi - Filsuf Islam]

Plus

Ada 2 hal yang tak terbatas di dunia.
Yang pertama adalah Alam semesta
Dan yang kedua adalah kebodohan manusia.

Tugas anak" merenungkan kata" tersebut, lalu kirimkan hasil renungannya melalui sms ke nomornya Bang Vicky..

Dan di akhir acara, Bang Vicky minta maaf klo ada kesalahan dsb..

>.<

Sayonara Bangggg...

The New Beginning

2008-11-20T19:09:00.000+07:00

Yeahhh...

Dgn ini blog B.O.S resmi dibentuk!

PROFIL B.O.S

Nama : B.O.S [Battle of Speech]

Tanggal Lahir: 16 Juli 2008

Status : Belum dilegalisasi jadi UKM, tapi suatu hari nanti..Pasti!!

Pendiri : Konon yang mendirikan ada 5 orang, tapi pada akhirnya tinggal 3, yaitu Vicky A., Andhika, dan N. Rahma..

Kegiatan : Latihan speaking properly, debat, bikin makalah, dsb

Keuntungan ikut B.O.S : Sebagai mahasiswa hukum, udah jadi tuntutan untuk memiliki keahlian berbicara, apalagi untuk yang mau jadi pengacara. Keahlian berbicara di sini bukan berarti asbun [asal bunyi] doang, tapi bener-bener berbicara dengan teknik-teknik tertentu dengan tujuan mempengaruhi lawan bicara kita. Ga semua mahasiswa hukum punya kemampuan seperti itu. Karena itulah, B.O.S dibentuk sebagai wadah untuk melatih speaking ability para mahasiswa hukum UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Selain itu, B.O.S juga mengafiliasi berbagai kegiatan seperti lomba-lomba debat, peradilan semu, dsb. Jadi, kalo ada lomba-lomba tersebut, anak-anak B.O.S dijamin dapet kesempatan untuk ikutan juga.

Harapan ke depannya : Semoga B.O.S dijadiin UKM, dapet ruangan sendiri, dan bisa mewujudkan impian yg dicita-citakan para pendirinya~

Btw, blog ini bakalan berisi berbagai hal, terutama kegiatan B.O.S..
Dan juga mungkin ditambah hal-hal lainnya~

ok..

Ciao!